Headline

Pro Kontra Relokasi Gedung DPRD ke CoI

MAKASSAR, BKM — Rencana relokasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ke kawasan Centrepoint of Indonesia (CoI) terus bergulir. Pro dan kontra kini timbul. Ada yang setuju, sebagian lagi menolak dengan sejumlah alasan.
Anggota Panitia Khusus Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pansus Fasum-Fasos) DPRD Makassar, Zaenal Beta mengatakan, pihaknya sangat menghargai rencana wali kota tersebut. Karena memikirkan gedung baru untuk anggota dewan.
”Kita dukung, selama bisa. Lokasi pembangunan gedung baru direncanakan di kawasan CoI. Informasinya, bangunan berbentuk tower akan dibuat 36 lantai. Luar biasa itu,” kata Zaenal Beta, kemarin.
Pernyataan sebaliknya dilontarkan Basdir, anggota Pansus Fasum Fasos DPRD Makassar. Ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana tersebut. Basdir berdalih, kawasan CoI masih bermasalah. Sehingga tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari bisa timbul persoalan. Jadi, sangat tidak layak dimanfaatkan untuk membangun kantor DPRD.
”Secara pribadi saya tidak setuju. Pertama, karena akses masyarakat untuk ke sana sangat susah. Yang dekat hanya wilayah Mariso dan sekitarnya. Sedangkan yang dari Tamalanrea, Biringkanaya dan sekitarnya sangat jauh. Kalau di sini (Jalan AP Petta Rani) merupakan titik tengah dari semua kecamatan,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD, Selasa (17/1).
Masalah kedua, tambah anggota komisi B ini, jika kantor wali kota juga dipindahkan, pelayanan masyarakat tidak akan maksimal. Sebab akses ke rakyat akan berkurang, karena jauhnya.
”Kenapa tidak sebaliknya saja. Gedung kesenian yang dibangun disana. Termasuk bangunan lain, seperti gedung olahraga, taman dan sarana pendidikan,” sarannya.
Anggota komisi A, Rudianto Lallo meminta kepada pemkot untuk memikirkan persoalan yang lebih penting dibanding membangun gedung dewan yang baru. Sebab tidak akan efisien jika membangun balai kota yang baru bersamaan dengan gedung dewan.
”Saya kira tidak usah dipindahkan. Gedung ini juga baru direnovasi. Menghabiskan biaya yang besar. Begitu juga dengan balai kota. Bangunannya masih bagus. Baru-baru selesai dibangun, masa’ harus pindah lagi,” cetus legislator Fraksi Nasdem ini, kemarin.
Ia mempertanyakan sepenting itukah relokasi mesti dilakukan. Sementara masalah kemiskinan, pengangguran masih belum tertangani dengan baik.
”Kita di dewan nyamanji terima aspirasi dan keluhan rakyat di sini. Aksesnya mudah dijangkau,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel bidang pembangunan, Rudi Pieter Goni mengatakan, wacana relokasi juga bergulir di DPRD Sulsel. Bisa saja nantinya kantor wakil rakyat Sulsel ini ikut dipindahkan di CoI.
Menurut RPG, kawasan tersebut nantinya bisa saja seperti Putra Jaya di Malaysia. Menjadi pusat perkantoran pemerintahan, mengingat lahannya yang cukup luas.
“Bisa jadi kantor gubernur dan DPRD yang baru dibangun disana. Artinya, semua sarana pelayanan pemerintahan ada di satu tempat,” ujar RPG, Selasa (17/1).
Namun, legislator PDIP Sulsel mengingatkan kendala moratorium pembangunan gedung baru dan juga pembiayaan. ”Memang ada segelintir pikiran bahwa aset lama diruislag untuk membiayai pembangunan, baik pembangunan kawasan maupun pembangunan Sulsel. Tapi akhirnya pikiran ini ditinggalkan,”jelas RPG.
Apresiasi yang sama dilontarkan legislator Partai Golkar Sulsel, HA Kadir Halid. Ketua Fraksi Golkar ini menilai wacana tersebut sangat bagus. Ada kawasan pemukiman dan perkantoran yang baru.
“Saya kira itu bagus, agar sebagian lahannya dapat menjadi kawasan perkantoran,” kata Kadir. (ita-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top