Metro

Kopel Minta BPK Turun Audit

MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit anggaran renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Alasan Kopel, renovasi gedung DPRD Makassar tidak layak difungsikan atau digunakan untuk saat ini. “Perlu ada transparansi anggaran saat menggunakan anggaran renovasi gedung DPRD Makassar yang memang diduga kuat berpotensi terjadi korupsi,” tegas Direktur Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq kepada BKM, Senin (16/1).
Apalagi tegas Musaddaq, kalau dilihat dari hasil proyeknya, memang tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali. Termasuk membuka kembali perjanjiannya.
Bahkan, tambah Dadang sapaaan akrab Musaddaq, dewan juga harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas, dan kalau perlu memanggil dinas terkait untuk meminta pertanggungjawabannya. “Dinas Perumahan yang harus diperiksa bersama kontaktornya. Apalagi, dari segi keamanan sangat mengkhawatirkan, karena ada dinding retak, plafon yang hampir rubuh dan barang yang bertumpuk hingga bagian umum yang pada akhirnya tidak mendapatkan ruangan,” jelasnya.
Diketahui, renovasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali disorot. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Jaslim Konstruksi yang menelan anggaran Rp1,4 miliar mulai dikeluhkan oleh sejumlah legislator.
Padahal sebelumnya, renovasi gedung DPRD Makassar juga sempat dianggarkan pada tahun 2015 lalu sebesar Rp3,9 miliar tetapi belum juga berjalan baik.
Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta membenarkan jika sejumlah legislator mengeluhkan sejumlah fasilitas gedung yang tidak layak, sementara dua tahun terakhir gedung wakil rakyat itu selalu dapat kucuran anggaran dari APBD.
“Sangat disayangkan hasil renovasi gedungnya seperti ini. Ruangan sempit, belum lagi barang-barang yang harus ditumpuk karena tidak ada gudang. Kita desak untuk direnovasi lagi,” ungkapnya, akhir pekan lalu.
Dia menegaskan, seharusnya pemerintah kota mampu menyediakan fasilitas yang cukup untuk sekretariat DPRD Kota Makassar hingga selesai renovasi, agar tidak ada lagi ruangan yang dipakai oleh dua bagian. “Bagian umum belum ada ruangannya jadi harus mengungsi di ruangan lain, padahal kan baru-baru direnovasi. Ruang bagian perlengkapan juga sangat sempit,” jelasnya.
Sekretaris Dewan Kantor DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar juga membenarkan dua tahun berturut-turut telah dianggarkan untuk renovasi. Di-pun menilai dua tahun terakhir kinerja kontraktor gedung tidak memuaskan. “Kita sudah minta ke dinas terkiat agar kontraktor sebelumnya itu di black list saja karena kerjanya tidak bagus,” katanya.
Untuk tahun ini, jelas Adwi, pihaknya akan meneruskan surat keluhan dari pimpinan dewan ke wali kota. Termasuk akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umu (PU) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk renovasi beberapa ruangan yang dianggap tidak layak.
Ia membeberkan renovasi di akhir 2016 lalu tidak di kerja maksimal oleh kontraktor. Buktinya, plafon di ruangan Komisi D sempat kebajiran karena kamar mandi yang ada di lantai dua bocor. “Kami akan mengundang Dinas Perumahan dan kontraktor untuk mengklarifikasi pekerjaan mereka,” ucap Adwi.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top