Kampanye Calon Ketua RT/RW Harus di Sosmed – Berita Kota Makassar
Headline

Kampanye Calon Ketua RT/RW Harus di Sosmed

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akan menggelar pemilihan ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) secara serentak 26 Februari mendatang. Menjelang tahapan pendaftaran calon, aparat pemerintah kelurahan selaku panitia pelaksana gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Mereka menyampaikan tentang mekanisme dan tata cara pemilihan. Sekaligus melakukan pendataan terhadap kepala keluarga yang memiliki hak suara.
Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Nawir mengatakan, saat ini pihaknya intens mensosialisasikan tata cara pemilihan kepada masyarakat. Mereka turun bersama panitia tingkat RW yang telah dibentuk. Masing-masing RW memiliki tiga orang panitia.
”Untuk calon ketua, ada seleksi dan tahapan yang mesti dilalui. Syarat mutlaknya, harus menetap. Biarpun status domisilinya di KTP pada wilayah yang dipilih, jika tidak menetap, tidak dibenarkan. Jangan sampai bila terpilih, ternyata tempat huniannya tidak berada di daerah pemilihan (dapil),” jelas Nawir yang ditemui di sela-sela sosialisasi, kemarin.
Hal senada disampaikan Lurah Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Syamsul Badollahi. ”Saat ini mendata siapa-siapa kepala keluarga di setiap RW. Tahapan sekarang pendataan setiap kepala keluarga. Selanjutnya pendaftaran calon ketua RT dan RW,” ungkap Syamsul.
Lurah Paropo, Kecamatan Panakkukang, Zulfikar Lutfi juga menjelaskan, untuk pemilihan calon ketua RT/RW, dirinya dan para ketua RW baru membentuk panitia tingkat RW. Di Kelurahan Paropo terdapat 10 RW dan 52 RT.
”Sekarang pendataan, pengumpulan data dan verifikasi data.
Pemilihan dilakukan bulan Februari. Pendaftaran baru dibuka di bulan Februari,” terangnya.
Sebagai Lurah, Zulfikar Lutfi mengaku belum mendapat petunjuk teknis (juknis) soal pembukaan tempat pemungutan suara (TPS) tambahan. Sebab dalam aturan, satu RW hanya diperbolehkan membangun satu TPS.
”Bagaimana kalau dalam satu RW ada ratusan kepala keluarga. Waktu yang diberikan untuk proses pemilihan tidak mencukupi. Apakah bisa dibuat TPS tambahan,” ujarnya dengan nada tanya.
Lurah Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Andi Supriadi menjelaskan, saat ini dirinya dan para panitia tengah melakukan tahapan pengumpulan kartu keluarga. Sembari mensosialisasikan apa saja yang akan dilaksanakan pada pemilihan nantinya.
“Pendataan melalui kartu keluarga. Para calon mesti betul-betul berdomisili di tempatnya mencalonkan. Untuk pemilihan per RW ada satu TPS. Untuk Karampuang memiliki 9 RW dan 46 RT. Semoga semua bisa berjalan lancar,” imbuh Supriadi.
Demikian pula di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini. ”Tahapan masih berproses di kepanitian tingkat RW. Bulan depan pendaftarannya,” kata Lurah Karampuang, Nurdado.
Sementara Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate, Jamaluddin juga menyatakan hal yang sama bahwa di wilayahnya masih tahap pembentukan panitia tingkat RW. “Sudah tahap pembentukan panitia,” ujarnya.
Rencananya, hari ini, Selasa (17/1) akan dilaksanakan uji publik terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemilihan ketua RT dan RW. Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto mengklaim, uji publik ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.
Uji publik yang digelar juga sebagai proses mencari format terbaik dari Perwali Nomor 72 Tahun 2016. Juga sebagai perwujudan dari proses demokrasi sesuai dengan amanah UUD 45 yang dimaksud masyarakat menjadi bagian dan tujuan yang harus ikut partisipasi dan representatif.
Meskipun wali kota memiliki hak prerogratifnya, namun dia tetap mengedepankan demokrasi dalam membahas perwali dengan melibatkan berbagai unsur mesyarakat. Diantaranya anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), non government organitation (NGO), akademisi, hingga ketua RT dan RW.
“Ini baru pertama kali. Di Indonesia belum ada yang seperti ini. Di uji publik ini semua pendapat-pendapat kita terima dari representasi masyarakat. Baik melalui anggota dewan ataupun LSM secara transparan. Perwali sama sekali tidak pernah bermasalah. Uji publik dilakukan untuk mengukur kelemahan dan kekurangan dari perwali,” jelas Danny, yang didampingi beberapa pejabat saat meninjau lokasi rapat uji publik di Balai Kota, Senin (16/1).
Dalam pelaksanaan uji publik, menurut Danny, hanya ada penambahan beberapa poin pada pasal yang sudah ada utuk memperkuat isi dari perwali yang sudah ada. Poin yang dimaksud seperti pada proses kampanye bagi calon RT dan RW harus dilakukan di sosial media. Tujuannya untuk menghindari perpecahan yang di masyarakat.
Juga menambah poin-poin persyaratan calon ketua RT dan RW. Seperti berusia 30 tahun ke atas dan telah memiliki pengalaman, dapat kembali mengikuti pencalonan meskipun tidak memiliki ijazah karena hilang. Hanya dengan memberikan bukti atau data kepada panitia pemilihan. (jun-man-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top