Headline

Didesak Revisi Perwali, BPM Pastikan tak Berubah

MAKASSAR, BKM — Suara bernada keras datang dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Kali ini terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 72 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).
Sebelum uji publik terkait perwali tersebut dilaksanakan, anggota dewan meminta agar terlebih dahulu dilakukan revisi. Sebab, ada banyak item dalam perwali tersebut yang dinilai bertentangan dengan peraturan daerah (perda), sehingga cacat hukum. Rencananya, Pemkot Makassar melalui Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) akan melaksanakan uji publik perwali, Selasa (17/1) besok.
”Perwakil ini cacat hukum. Karena sejumlah pasal bertentangan dengan Perda nomor 41 tahun 2001. Seharusnya perwali mengacu kepada perda yang sudah ada,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Susuman Halim seusai rapat konsultasi bersama Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto. Rapat berlangsung di Hotel Sahid, Sabtu (14/1).
Legislator Partai Demokrat ini kemudian merinci pasal yang bertentangan itu. Pada perwali pasal 15 dan 16 tentang persyaratan calon ketua RT dan RW, di huruf b disebutkan usianya paling rendah 30 tahun. Sementara di perda, syarat pencalonan pengangkatan pengurus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.
”Harusnya, perwali tidak boleh lagi membatasi itu. Perwali ini cacat hukum karena bertentangan dengan perda. Sebaiknya direvisi dulu sebelum melakukan uji publik,” kata Sugali, panggilan akrab Susuman Halim.
Revisi juga masih harus dilakukan pada sejumlah petunjuk teknis syarat pemilihan. Misalnya tidak rangkap jabatan. Termasuk diharuskan fokus sebagai ketua RT dan RW.
“Poin ini secara tidak langsung membatasi pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tertentu untuk tidak mencalonkan diri menjadi ketua RT maupun RW. Apalagi sampai harus mempunyai rekomendasi dari lurah setempat,” terangnya.
Anggota Komisi A, Rudianto Lallo sepakat dengan yang dilontarkan Sugali. Ia ingin perwali direvisi. Menurutnya, perwali tidak boleh melenceng dari perda yang telah ada sebelumnya.
Legislator Nasdem ini menilai, meski pemerintah kota memiliki kewenangan penuh terkait perwali, namun harus tetap diawasi. Apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Termasuk menyangkut ke pemilihan wali kota.
“Pengurus RT dan RW harus netral. Tidak boleh ada kepentingan golongan tertentu. Apalagi harus ada rekomendasi lurah. Saya rasa itu tidak perlu. Nanti ada keberpihakan dari lurah setempat,” tegasnya.
Meski beberapa pasal mesti direvisi, namun Rudianto Lallo mendukung pemerintah kota membatasi pengurus partai menjadi ketua RT dan RW. “Justru keliru kalau kita menginginkan pengurus partai untuk bisa mencalonkan diri. Apalagi, pelayanan masyarakat harus dikedepankan. Kalau pengurus partai jadi ketua RT/RW, bisa saja ada perlakuan diskriminasi dan mengelompokkan masyarakatnya,” terangnya memberi alasan.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir juga meminta pemerintah kota mengakaji secara matang regulasi pemilihan sebelum melakukan uji publik. Khususnya pada salah satu persyarakat calon ketua RT minimal berijazah SMP, dan ketua RW harus SMA.
“Kami minta aturan itu dikaji ulang dulu sebelum uji publik. Termasuk mekanisme pemilihan terkait calon harus mendapat rekomendasi dari lurah. Itu keliru,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta menilai secara keseluruhan perwali itu bertentangan dengan undang-undang terkait partai politik. Ia kemudian merujuk pada UU No 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Dia berharap, mekanisme yang dikeluarkan pemkot tidak melanggar hak-hak konstitusional rakyat di bidang politik, yakni hak memilih dan dipilih. Apalagi, partai politik diamanahkan agar menjadi wadah aktualisasi warga di bidang politik.
“Kita minta pemkot merevisi petunjuk teknis pemilihan itu. Karena kalau dibatasi haknya orang, berarti melanggar undang-undang yang statusnya lebih tinggi dari acuan pemilihan, yakni Permendagri 5 tahun 2007,” tandasnya.
Sejauh ini, Pemkot Makassar melalui BPM masih melakukan pengumpulan data wajib pilih untuk pemilihan ketua RT/RW yang akan dihelat 26 Februari mendatang.
Kepala BPM Makassar, Iskandar Lewa menyebutkan, dalam pemilihan calon ketua RT dan RW nantinya, hanya kepala Keluarga yang dapat mengikuti pemilihan atau terdata sebagai wajib pilih. Hal tersebut tertuang dalam perwali, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001.
Ditegaskan Iskandar, pemkot sudah tidak dapat lagi melakukan revisi pasal-pasal di dalam perwali. Akan tetapi, untuk melancarkan proses pemilihan ketua RT dan RW, pemerintah kota tetap akan melakukan sosialisasi. Tujuannya, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang masih belum paham.
“Dipastikan tidak adaji perubahan nanti. Karena perwali disusun berdasarkan Permendagri Nomor 5 tahun 2007 dan Perda Nomor 41 Tahun 2001. Itu sudah kuat. Hanya saja, nantinya masih perlu diberikan pemahaman atau penjelasan kepada seluruh masyarakat yang hadir,” jelas Iskandar, Minggu (15/1).
Iskandar mempertegas, masyarakat sama sekali tidak dibatasi untuk ikut terlibat dalam pemilihan calon ketua RT dan RW. Warga yang merasa mampu untuk menjadi pemimpin di wilayahnya, sebaiknya mendaftarkan diri ke panitia pemilihan di masing-masing kelurahan. Pendaftaran dibuka selama tiga hari, 15-17 Februari.
“Di pemilihan, bukan lurah yang merekomendasikan siapa calon RT dan RW. Tetapi setelah masyarakat mendaftar ke sekretariat panitia kelurahan, baru lurah yang akan merekomendasikan kepada BPM calon tersebut,” terangnya.
Ditanya sudah berapa orang yang mendaftar di hari pertama, Iskandar mengaku belum mengetahui. Karena yang mendata adalah masing-masing panitia pemilihan tingkat RW bersama Dinas Catatan Sipil. Kemudian hasilnya akan diserahkan ke BPM.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berharap masyarakat memahami keputusan dirinya yang memiliki hak menentukan, menjalankan atau melakukan suatu kegiatan untuk kemajuan Kota Makassar.
Terkait dengan desakan anggota dewan yang meminta kepada agar perwali pemilihan ketua RT/RW direvisi, wali kota yang akrab disapa Danny ini menegaskan sikapnya. Sama sekali tidak bakal mengganggu regulasi atau pasal-pasal yang telah ada.
“Mereka belum tahu kalau saya juga punya hak untuk itu. Tidak adaji nanti perubahan pasal-pasal di perwali itu. Cuma mungkin hanya ada perubahan persyaratan pendaftaran calon ketua RT dan RW yang tidak masuk dalam regulasi. Nantilah dilihat kalau rapat,” katanya.
Rapat dijadwalkan berlangsung di kantor Ruang Pola Balai Kota, Selasa (17/1) besok. Yang diundang anggota DPRD Kota Makassar, mahasiswa dan tokoh masyarakat. Inti dari pertemuan ini, memberikan pemahaman terkait proses pemilihan calon ketua RT dan RW.
Disamping itu, Danny juga berencana untuk mengubah aturan persyaratan dengan menambahkan calon ketua RT dan RW yang berusia 30 tahun ke atas dan tidak memiliki ijazah (hilang). Mereka dapat tetap mengikuti pencalonan dengan hanya memberikan referensi jika calon tersebut memang warga yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.
“Nanti rencana saya cuma mau tambahkan saja persyaratannya. Kalau ada calon yang umurnya 30 tahun ke atas dan ijazahnya hilang, terus mau ikut pencalonan, itu bisa saja. Tetapi harus memberikan bukti kalu dia itu memang warga asli situ. Hanya itu perubahannya,” kuncinya. (ita-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top