Metro

Satgas Penindakan Gudang Dibentuk

MAKASSAR, BKM–Dinas Perindustrian (Disper) Kota Makassar akan membentuk satuan tugas (Satgas) Penindakan Gudang. Mereka bertugas menertibkan aktifitas gudang dalam kota.
Persoalan gudang yang berada dalam kota hingga kini tetap menjadi persoalan yang penanganannya tak kunjung berjalan baik.
Kepala Dinas Perindustrian Kota Makassar, Muh Yasir mengatakan, satuan tugas yang dibentuk beranggotakan sejumlah satuan kerja perangkat daerah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pariwisata, Dishub Makassar dan juga Satpol PP Makassar.
Satgas yang dibentuk Disper bertugas menertibkan seluruh tempat usaha di Makassar berupa Izin Usaha (SITU-SIUP), analisis dampak lalu lintas (Andalalin) maupun keberadaan gudang dalam kota.
“Kami masih menyusun rancangan pembentukan Satgas Penertiban dengan melibatkan SKPD sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar, terkait penertiban dan penindakan usaha di Makassar. Kami target minggu depan sudah selesai, dan kami pasti langsung melaksanakannya,” jelas Muh Yasir, kepada BKM, Jumat (13/1).
Dengan adanya Satgas penindakan, kata Yasir, Disper Makassar tidak lagi melakukan penindakan serta pengawasan sendiri, namun akan dibantu SKPD terkait sesuai dengan bidang. Sementara Satpol PP Makassar yang dilibatkan diperuntukkan sebagai eksekutor tempat usaha yang telah menyalahi peraturan perundang-undangan.
“Rancangan kita sudah diserahkan ke Bagian Hukum Pemkot, tinggal menunggu hasilnya seperti apa sebelum dilaksanakan,” jelas Yasir.
Adapun payung hukum lainnya sebagai dasar terbentuknya satgas, ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar itu, adalah pelengkap peraturan sebelumnya yaitu Permendag nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang, juga Perwali 93 tahun 2005 tentang kegiatan gudang dalam kota. “Satgas ketika berada di lapangan akan dilengkapi dengan surat tugas,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Mario Said menegaskan, sangat mendukung dan siap untuk ikut membantu melakukan penertiban tempat usaha di Makassar terfokus di aspek lalulintas. Pasalnya, sejauh ini dirinya masih banyak menemukan tempat usaha di Makassar yang belum memiliki Amdalalin yang menjadi pemicu terjadinya kemacetan dibeberapa ruas jalan di Makassar. “Kita sambut baik adanya pembentukan Satgas Penertiban, karena sudah cukup banyak tempat usaha di Makassar yang belum memiliki andalalin dan pemicu terjadinya kemacetan,” pungkasnya.
Titik rawan macet di Makassar yang didata Dishub Makassar, yakni berada di Kecamatan Wajo, Tallo, Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Di lokasi itu cukup banyak aktifitas tempat usaha, namun minim dalam menyediakan sarana parkir. Sehingga pengunjung seenaknya memarkir kendaraan atau melakukan bongkar muat barang di badan jalan.
“Memang masih banyak tempat usaha yang belum memiliki tempat parkir, jadi pengunjung ataukah truk yang melakukan aktifitas bongkar muat menggunakan badan jalan. Itulah yang kami akan tindaki dengan melakukan koordinasi,” jelasnya.
Terpisah, anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai, selama ini pemerintah kota belum serius menertibkan aktifitas gudang dalam kota. Padahal, sudah ada aturan yang jelas terkait larangan gudang beroperasi dalam kota sejak diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20/2010 dan Perda Nomor 13/2009. “Kita kecewa sebab peraturan yang dibentuk tidak mempunyai kekuatan hukum. Kita menduga ada kongkalikong antara oknum di Pemerintah Kota Makassar serta pengusaha gudang,” tegas Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rudianto Lallo, kemarin.
Legislator Fraksi Nasdem itu menambahkan, seharusnya tahun ini tidak ada lagi gudang beroperasi dalam kota, sebab sudah ada dua kecamatan yang menyediakan lahan untuk Kawasan Gudang Terpadu yakni Tamalanrea dan Biringkanaya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Zaenal Beta juga menilai, kedua aturan yakni perwali dan perda belum mampu menekan jumlah gudang yang beroperasi di dalam Kota Makassar bahkan kian menjamur.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Makassar itu bahkan menyebutkan beberapa kawasan gudang yang masih beraktifitas diantaranya gudang di Jalan Landak, Veteran, Rappocini, Bandang, Tentara Pelajar dan sejumlah pertokoan di Toddopuli. “Kita harap semua gudang yang beroperasi ditertibkan dan dipindahkan ke Kawasan Gudang Terpadu,” katanya.
Dia juga berharap tim penertiban yang dibentuk Pemkot kali ini bisa bekerja maksimal. Dia juga menekankan agar dinas terkait tidak lagi mengeluarkan izin operasi ruko yang ternyata dijadikan gudang. “Hampir semua tidak ada izin Situ dan Siup karena perda dan perwali itu sudah lebih dari lima tahun. Kalau masih ada artinya ada kesalahan dan diduga ada permainan,” tuturnya.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top