Sulselbar

Mutasi Pejabat Terhambat Izin Kemendagri

BARRU, BKM — Pengisian struktur jabatan dan pejabat eselon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Barru belum ditindaklanjuti karena terkendala belum terbitnya izin dari Kemendagri.
Pemkab Barru harus mengantongi izin Mendagri melalui Gubernur untuk mengisi jabatan eselon yang lowong. Hal ini disesuaikan dengan status Bupati yang belum defenitif dan sebagai Plt.
Lambannya pengisian pejabat OPD ini diakui Sekkab Barru, Nasruddin AM. Ketika dikonfirmasi Kamis (12/1) menyatakan status pimpinan OPD berbeda dengan daerah lain yang dipimpin langsung seorang Bupati Defenitif.
“Sementara kita masih dipimpin Pelaksana Tugas(Plt) Bupati. Status Barru hampir sama dengan Takalar yang dipimpin Penjabat Bupati.” ujar Nasruddin.
Status daerah demikian sudah diatur dalam aturan Kemenpan dan Kemendagri bahwa setiap pengisian struktur OPD harus melalui izin Kemendagri. Seperti diatur dalam PP 18 thn 2016 tentang OPD.
“Saat ini tinggal menunggu persetujuan Mendagri. PP ini diatur oleh Kemenpan dan Kemendagri. Termasuk didalamnya mengatur soal pejabat dalam setiap jabatan lowong harus dilakukan seleksi terbuka,”jelasnya. Perubahan aturan dalam pembentukan OPD ikut mempengaruhi pembayaran gaji pegawai. (udi/C)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top