Sulselbar

Sekkab: Jika Salah, Jabatan Saya Taruhannya

BANTAENG, BKM — Sekretaris Kabupaten Bantaeng selaku Ketua Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), Abdul Wahab, siap mempertaruhkan jabatannya jika ada kesalahan dalam mutasi. “Jabatan saya taruhannya kalau terdapat kesalahan didalam mutasi”, tandasnya.
Hal tersebut dinyatakan dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi DPRD Bantaeng, Rabu (11/1). Rapat dengan agenda penjelasan Tim Baperjakat seputar masalah mutasi, dipimpin Ketua DPRD H Sahabuddin, dihadiri Ketua Baperjakat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) H Asri Sahrun.
Ketua DPRD sempat menyatakan tersinggung dan merasa lembaga yang dipimpinnya itu dilecehkan. Pasalnya, undangan dijadwalkan jam 10.00 wita, tim Baperjakat belum muncul hingga pukul 12.00 wita. Sahabuddin menggelar jumpa pers di ruang paripurna namun batal karena Ketua Baperjakat dan Kepala BKPSDM tiba-tiba memasuki ruang sidang utama tersebut.
Ketua Baperjabat menegaskan, bahwa mutasi ada kenangan internal Pemkab. Sehingga hasil telaahan staf tidak bisa diserahkan ke pihak lain. “Hasil telaahan staf merupakan konsumsi internal Pemkab. Jadi, mohon maaf, kami tidak bisa menyerahkannya”, tegasnya.
Wakil Ketua Komisi B yang juga Ketua Fraksi amanat Pembangunan Demokrasi (APD), Muh Arasy Pakkanna, menimpali pernyataan Sekkab. Kata dia, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, bahwa DPRD adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berarti, kata dia, dewan berhak meminta pendapat baik lisan maupun tertulis dari eksekutif jika muncul kisruh menyangkut kepentingan umum. Termasuk meminta hasil telaah atau kajian tim Baperjakat.
Ketua DPRD menegaskan, bahwa dewan sama sekali tidak berniat mencampuri proses mutasi. Kata dia, dewan sangat memahami bahwa mutasi pejabat lingkup pemkab adalah hak prerogatif bupati. Dewan juga tidak bertujuan memperkeruh soal mutasi. Bahkan Dewan sangat berkeinginan menyetop kisruh dan memberikan sulosi terbaik untuk semua.
Ketua Komisi B, Darwis, juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak mau mencampuri urusan mutasi. Dewan hanya ingin mengetahui keterlibatan Baperjakat dalam memberikan pertimbangan terkait mutasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat.
Dewan mempertajam soal penempatan jabatan yang tidak sesuai latarbelakang keilmuan atau kompetensi yang bersangkutan. Juga mengenai pejabat yang dinonjob dan turun job.
Sekkab mengatakan, bahwa salah seorang pejabat yang pernah menduduki eselon II sebagai Staf Ahli Bupati yang kemudian dilantik sebagai pejabat eselon III, karena dikhawatirkan jadi temuan Komisi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) bahwa yang bersangkutan belum mengikuti lelang jabatan.
Kalau Abdul Rasyid yang dinonjob dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, karena yang bersangkutan menolak ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Anggota Komisi A, Suwardi, meminta agar kedepan penempatan pejabat mentaati perarturan yang ada, yakni harus sesuai antara disiplin ilmu dengan jabatan yang akan diamanatkan. (wam)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top