Gojentakmapan

Muhammad: Masyarakat Telah Salah Kaprah

BKM/KR KULLE Muh Ali GS

JENEPONTO, BKM — Kurangnya sosialisasi PP No tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah membuat masyarakat khususnya para pemilik kendaraan jadi resah. Pasalnya, telah berkembang isu kalau kenaikannya mencakup seluruh biaya yang ada. Termasuk di antaranya pajak kendaraan. Bahkan disebut kenaikannya mencapai hingga 300 persen.
Kepala Seksi Penagihan Kantor Samsat Jeneponto, Muh Ali GS Karaeng Jalling, ketika ditemui BKM di sela-sela melakukan foto pemberitahuan PP No 60 tahun 2016 di Jalan Pahlawan Bontosunggu, Rabu (11/1), mengatakan, tidak ada kenaikan pengesahan pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Untuk biaya administrasi kendaraan roda dua atau tiga Rp25 ribu dan roda empat Rp50 ribu. ”Misalnya di STNK sepeda motor tertera pembayaran Rp183.000, sejumlah itu dibayar ditambah Rp25 ribu menjadi Rp208.000. Hanya itu yang dibayar, jadi tidak naik,” jelas adik bungsu Sekretaris KPUD Provinsi Sulsel, H Annas GS.
Untuk penerbitan STNK baru, naik dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu. Itu pun dipakai selama lima tahun baru ada penggantian. Begitu pula untuk penggantian plat kendaraan sepeda motor, tidak ada kenaikan.
Kenaikan hanya berlaku di administrasi dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu, surat mutasi kendaraan keluar daerah untuk roda dua dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu. Sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih dari Rp75 ribu menjadi Rp250 ribu.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Jeneponto, H Muhammad. Dikatakan, masyarakat telah salah kaprah yang menyebutkan biaya pengesahan STNK naik. Padahal, tidak ada yang naik. Tetap sama saja.
”Hanya biaya administrasi saja yang dibayar dari Rp25.000 sampai Rp50.000. Itu saja. Jadi jangan percaya orang-orang yang menjelekkan kebijakan pemerintah pusat tentang PNPB,” jelas H Muhammad. (krk/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top