Sulselbar

Delapan OPD di Lutim Belum Gajian PNSnya

LUTIM, BKM — Pasca pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan kabupaten Luwu Timur baru – baru ini telah berdampak pada penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Informasi yang dihimpun dari Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Luwu Timur tercatat sebanyak delapan OPD atau SKPD hingga saat ini belum memasukkan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga terkendala dalam pencairan anggaran.

Sekertaris DPPKAD Luwu Timur, Ramadhan yang ditemui diruang kerjanya, Rabu (11/1) kemarin membenarkan adanya sejumlah OPD yang belum memasukkan SPMnya sehingga belum dapat diterbitkan Surat Penyediaan Pengeluaran Dana (SP2D) untuk dicairkan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji kepada sejumlah PNS di OPD tersebut bukanlah kesalahan dari DPPKAD. Sebab, kata Ramadhan, pihaknya hanya bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) di kabupaten Luwu Timur ini.

“Penanggung jawab anggaran ada pada masing – masing SKPD tersebut sehingga jika SKPD tidak memasukkan SPMnya maka kami juga tidak akan menerbitkan SP2D atau mencairkan anggarannya. Kami bertindak sebagai BUD saja,” ungkapnya.

Dirinya merincikan, delapan OPD tersebut antara lain, dinas Perpustakaan, Sosial, Komunikasi, Pariwisata, Pertanian, Pemberdayaan desa, Sekertariat Daerah, dan dinas Perumahan pemukiman dan pertanahan.

“Selain dari delapan OPD diatas, seperti dinas Pendidikan, kesehatan dan beberapa dinas lainnya sudah kita cairkan gajinya sejak tanggal 5 Januari kemarin,” ungkap Ramadhan yang mengakui jumlah OPD di daerah Bumi Batara Guru ini berjumlah 40 termasuk kecamatan.

Selain itu, kata Ramadhan, salah satu penyebabnya seperti, belum adanya Surat Keputusan (SK) yang turun dari Badan kepegawaian Daerah (BKD) terkait penempatan anggota atau staf dimasing – masing SKPD sejak mutasi tersebut dilakukan.

“Di Luwu Timur ada sekitar 4.000 orang PNS dengan belanja pegawai sebesar Rp400 miliar pertahunnya. Untuk belanja langsung Rp700 miliar dan belanja tidak langsung Rp600 miliar dengan total APBD senilai Rp1,3 triliun,” ungkapnya. (Alp)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top