Headline

Dipertanyakan, Pengurus Parpol Dilarang Jadi Ketua RT-RW

MAKASSAR, BKM — Di tengah pro kontra persyaratan calon ketua RT dan RW, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap pada pendiriannya. Pemilihan secara serentak akan dilaksanakan 26 Februari mendatang.
Hanya saja, sebelum pemilihan dilangsungkan, terlebih dulu akan dilakukan uji perwali (peraturan wali kota) yang rencananya dilaksanakan 17 Januari.
Uji perwali akan melibatkan anggota DPRD, tokoh masyarakat, mahasiswa dan pejabat. Langkah ini ditempuh, agar nantinya panitia pemilihan ketua RT/RW tidak sampai mengambil calon dari kalangan pengurus ataupun kader partai politik (parpol).
“17 Januari kita uji materinya itu perwali. Tidak akan dibiarkan pengurus parpol menjadi ketua RT dan RW,” kata Danny, Selasa (10/1).
Ada alasan Danny sehingga mewanti-wanti pengurus parpol dilarang menduduki posisi ketua RT dan RW. Salah satunya untuk mengantisipasi adanya kepentingan-kepentingan khusus dari kelompok tertentu. Selain itu, juga untuk lebih memaksimalkan pelayanan masyarakat.
“Menjadi pemimpin harus independen, karena mereka bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menilai, apa yang dilakukan wali kota Makassar merupakan gebrakan baru di bidang birokrasi.
“Wah, itu berarti Pak Wali tidak mau lagi setengah hati membentuk rantai birokrasi sampai ke bawah,” kata Arief, kemarin.
Dia melanjutkan, wali kota menganggap penting kedudukan dan struktur RT maupun RW dalam lingkup pemerintahannya. Karenanya, ada masukan yang disampaikan Arief.
“Saya hanya bisa menyarankan agar kualifikasi yang telah ditetapkan, ditambahkan dengan pakta integritas, surat pernyataan dari para calon ketua RT dan RW. Surat pernyataan itu dibacakan secara terbuka, sehingga masyarakat umum mengetahuinya,” terang Arief.
Di sisi lain, kata Arief, ketika ketua RT dan ketua RW dipilih dengan kualifikasi tertentu, wali kota juga harus terbuka tentang motivasi penetapan syarat dan kualifikasi tersebut. Misalnya, mengapa calon ketua RT dan RW tidak boleh berasal dari parpol. Bagaimana cara memverifikasinya.
Arief sendiri masih mempertanyakan apa landasan berpikir wali kota menetapkan syarat tersebut. Namun, dia berasumsi hal tersebut berkaitan dengan pemilihan wali kota (pilwali) 2018 mendatang.
“Mungkin menguntungkan buat Pak Wali. Terutama karena menjelang pilwali. Tapi bisa jadi bergesekan dengan kepentingan anggota legislatif dari partai tertentu,” tandasnya.
Ketua RW 5 Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, H Yusuf Wahid juga sependapat agar pengurus parpol tidak menjadi ketua RT/RW. Alasannya, bisa saja mereka nantinya mempengaruhi warga untuk bergabung ke parpol tempatnya bernaung.
”Pengurus parpol itu kan bisa saja dititipi pesan-pesan dari partainya ketika sudah menjadi ketua RT/RW. Kekhawatirannya, jangan sampai warga dipengaruhi sehingga pelayanan publik terganggu,” kata H Ucu, sapaan akrabnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar ketua RT dan RW bukan dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Karena masih banyak masyarakat umum yang mampu memimpin di tingkat RT ataupun RW.
Soal persyaratan ijazah SMP bagi calon ketua RT dan SMA bagi calon ketua RW, H Ucu sependapat. Ia bahkan menginginkan pemimpin di tingkat RW mengantongi ijazah sarjana.
”Kalau pendidikannya semakin tinggi, tentu bisa dengan mudah menjabarkan ke warga jika ada kebijakan pemerintah kota. Kan tidak bagus kalau warganya lebih paham dibanding ketua RWnya,” cetus Yusuf.
Namun, dia tidak menafikan pentingnya memperhatikan soal ketokohan seseorang dalam pencalonan ketua RT/RW. Karena biasanya, seorang tokoh masyarakat lebih didengar. Khususnya yang terkait dengan masalah kebersihan ataupun kerja bakti.
Apakah H Ucu akan kembali maju dalam pemilihan ketua RW yang akan dihelat Februari mendatang? ”Saya sudah diminta untuk maju kembali. Saya pertimbangan itu. Apalagi kan sudah ada hasil kerja yang kelihatan,” kata ketua RW dua periode ini.
Ketua RW I Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Amin Usman tidak mempersoalkan kriteria calon ketua RT/RW. “Tidak ada masalah itu,” ujarnya singkat. Amin.
Merasa tidak yang terkendala, Amin yang telah menjabat RW satu periode itu mengaku masih ingin menjadi kontestan. “Rencana sih maju. Tapi nantilah. Lihat perkembangan dulu,” tambahnya.
Dia mengklaim, sejumlah program, seperti lorong garden, lampu jalan, buku administrasi per RT di wilayahnya telah berjakan dengan baik. Hal itulah yang meyakinkan dirinya kalau ke depan RW I yang dipimpinnya akan lebih baik lagi. (rhm-rif-man/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top