Penggunaan Rusunawa Terkendala Regulasi – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Penggunaan Rusunawa Terkendala Regulasi

RAMPUNG -- Rusunawa Sidrap yang telah rampung dilaksanakan oleh pihak pengembang. Pemkab berharap, hunian terletak di sekitar kantor SKPD Sidrap itu segera difungsikan.

SIDRAP, BKM — Bangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kelurahan Batu Lappa, kecamatan Watang Pulu, Sidrap, rampung. Kendati telah selesai dikerjakan sejak Oktober 2016 lalu, namun bangunan itu belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
Hunian berlantai lima dengan jumlah 114 unit kamar itu, terletak di sekitar kompleks Kantor SKPD Pemkab Sidrap itu, hingga kini belum diserahkan pihak pengembang ke pemerintah pusat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA), juga belum menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Kabarnya, tahap pemeliharaan selama enam bulan ke depan, masih menjadi tanggung jawab PU-PURA. Artinya, bangunan itu baru bisa dikelola pemerintah daerah paling cepat Mei 2017.
Banyaknya kendala teknis untuk pemanfaatan Rusunawa di Sidrap itu, dibenarkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (PRKP2LH) Sidrap, Aryani.
“Mau apa lagi, prosedurnya memang sudah seperti itu. Bahkan bukan hanya prosesi penyerahan yang menjadi kendala, tetapi juga harus ada regulasi berupa perda yang mengaturnya dulu sebelum difungsikan,” kata Aryani, Senin, (09/01).
Keberadaan perda sebut mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Sidrap itu, absolut. Alasannya, perda menentukan berapa harga sewa, serta aturan-aturan main untuk para calon penyewanya.
Bupati Sidrap, Rusdi Masse, berharap agar semua kendala teknis itu dapat diatasi secepatnya. Rusdi menyebut, bangunan Rusunawa tersebut sudah lama dinantikan warga, utamanya kalangan PNS yang belum memiliki hunian yang layak.
Agar bisa difungsikan secepatnya, Rusdi Masse berjanji akan berkoordinasi dengan pihak PU-PERA. Selain itu, Pemkab Sidrap kata dia, segera menyusun draft regulasinya, selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk disahkan. (ady/C)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top