Headline

Hati-hati, Ketua RT/RW Diisi Kader Parpol

MAKASSAR, BKM — Pemilihan ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) di Kota Makassar akan digelar serentak 26 Februari mendatang. Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) telah melaksanakan tahapan pemilihan.
Kepala BPM, Iskandar Lewa mengatakan, pembentukan panitia pemilihan telah rampung di 153 kelurahan. Sebanyak 5.969 ketua RT/RW akan dipilih secara langsung oleh warga.
”Di tingkat kelurahan telah terbentuk panitianya. Ada delapan orang. Mereka memiliki tugas yang berbeda. Mulai dari pemungutan hingga perhitungan suara,” terang Iskandar Lewa, kemarin.
Setiap lurah, kata Iskandar, menjadi ketua panitia di kelurahannya masing-masing. Mereka bertugas mengontrol panitia yang telah dibentuk. Sekaligus bertindak sebagai mediator dan penanggung jawab pada setiap tahapan pemilihan.
Sesuai jadwal, tanggal 5-8 Februari, akan digelar rapat penetapan panitia pemilihan tingkat RW.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri jadi ketua RT dan RW, yakni harus berusia minimal 30 tahun. Juga telah menetap selama satu tahun di wilayah pemilihannya.
Lurah Batua, Jufri menambahkan, syarat lain para calon untuk maju sebagai calon ketua RT, pendidikannya minimal Sekolah Menenah Pertama (SMP). ”Sementara untuk calon ketua RW, minimal tingkat SMA. Calon juga tidak terlibat dalam kepengurusan salah satu partai politik,” terang Jufri, kemarin.
Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala telah menyelesaikan pembentukan panitia pemilihan ketua RT/RW pada tingkat kelurahan. Selanjutnya, akan dibentuk panitia tingkat RW. Jumlahnya tiga orang.
”Setiap RW memiliki tiga orang panitia. Setelah panitia terbentuk, selanjutnya akan dibuka pendaftaran. Nama-nama calon yang terdaftar diserahkan ke panitia tingkat kelurahan. Kemudian kami di panitia tingkat kelurahan menyerahkan kepada pemerintah kota. Setelah itu, kami akan diberi arahan tentang tata cara pemilihan,” jelas Annah Yusuf, Sekretaris Kelurahan Batua yang juga panitia pemilihan ketua RT/RW tingkat kelurahan, kemarin.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto meminta kepada seluruh pihak terkait untuk benar-benar menyeleksi calon ketua RT dan RW. Dia berharap, pesta demokrasi ini mampu menghasilkan tokoh yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk rakyat dan ingin bekerja membantu program pemerintah kota.
“Sebagai wali kota, saya serahkan sepenuhnya kepada panitia untuk. Mudah-mudahan ketua RT dan RW terpilih nantinya adalah tokoh yang baik dan merakyat,” kata Danny, Senin (9/1).
Anggota DPRD Kota Makassar jauh-jauh hari mewanti-wanti agar pemilihan ketua RT dan RW secara serentak tidak dipolitisasi. Harus murni untuk kepentingan rakyat.
”Jangan sampai ada motif lain di balik itu semua. Karena mereka, para ketua RT dan RW merupakan ujung tombak kita di lapangan,” kata Basdir, anggota Komisi B di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Legislator Partai Demokrat ini juga mengingatkan, dari 5.969 yang terpilih nantinya jangan sampai merupakan loyalis kandidat tertentu yang akan maju pada pilwali 2018 mendatang.
”Jangan ada kepentingan lain. Apalagi jika jabatan itu diisi oleh kader parpol. Biarkan warga menentukan siapa yang diinginkan memimpin mereka,” tandasnya.
Anggota Banggar ini juga meminta kepada pemerintah kota untuk mengkaji matang regulasi pemilihan. Sebab salah satu syarat untuk menjadi calon ketua RT adalah berijazah SMP, dan calon ketua RW mengantongi ijazah SMA.
”Coba dikaji ulang kriteria pencalonan. Jangan sampai nanti ada anak usia 18 tahun tamatan SMP yang tidak punya pengalaman tapi terpilih. Tidak akan hancur nanti lorongnya,” katanya memberi warning.
Selain itu, tambah Basdir, di wilayah pinggiran kota, ketua RT dan RW belum tentu memiliki ijazah. Sebab mereka terpilih karena ketokohannya dan belum adanya kriteria ijazah.
“Kalau daerah tradisional (pinggiran kota) seperti itu, orang yang paling didengar sesuai tingkat ketokohannya. Nah, jika nanti bukan mereka (tokoh masyarakat) yang jadi ketua RT dan RW karena terhalang regulasi, bagaimana? Pemerintah harus memikirkan itu,” bebernya.
Dikhawatirkan, jangan regulasi tersebut memicu terjadinya persoalan. ”Potensi kericuhan ada. Apalagi akan dilaksanakan secara serentak,” ujarnya. (arf-ita-jun/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top