Sulselbar

Mutasi Pejabat di Matra Berpolemik

BKM/ALALUDDIN MUTASI -- Bupati Mamuju Utra, Agus Ambo Djiwa saat melantik dan mengambil sumpah pejabat lingkup Pemkab Matra.

PASANGKAYU, BKM — Mutasi jabatan secara besar-besaran yang baru-baru ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matra, berpolemik. Pasalnya, sebagian menilai penempatan pejabat tidak berdasarkan asas profesionalesme. Bahkan ada yang menuding sebagian pejabat yang ditempatkan itu tanpa melalui proses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Tidak hanya itu, diketahui pula ada jabatan bidang di beberapa SKPD yang dijabat dua orang pejabat sekaligus. Salah satu di antaranya pada bidang pengawasan pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Matra.
”Saya liat ini penempatan jabatan tidak profesional. Tidak sesuai keahliannya. Saya juga liat ini nama-nama yang dilantik, ada sebagian tidak sesuai keinginan bupati, dan tidak seusai apa yang disepakati di Baperjakat. Saya sepakat dengan bupati kalau dalam enam bulan ke depan harus dilakukan evaluasi,” ujar Ketua DPRD Matra, Lukman Said kecewa, beberapa waktu yang lalu.
Bupati Matra, Agus Ambo Djiwa ketika dihubungi membantah hal tersebut. Dikatakan, penempatan pejabat dalam jabatan struktural Pemkab Matra semuanya telah melalui Baperjakat. Meski demikian, ia tak menampik memang masih terdapat sejumlah masalah pasca-mutasi itu dilakukan.
Ada beberapa bidang dalam SKPD nya yang memiliki dua pejabat sekaligus pasca-pelantikan eselon II, III, dan IV beberapa waktu lalu. Namun sambungnya, itu disebabkan alasan teknis dan bukan faktor kesengajaan. Permasalahan-permasalahan itu kini tengah dibicarakan secara internal dan akan segera dibenahi.
”Jadi semuanya telah melalui Baperjakat. Cuma memang ada double-double pengetikan, karena waktunya subuh. Sementara kami harus mutasi dan melakukan pelantikan sebelum masuk Januari 2017. Sehingga kami akan tinjau kembali nanti kalau ada yang double-double. Kan memang masih banyak yang belum dilantik. Kami akan coba lihat, kami evaluasi, mana yang masalah, untuk diperbaiki,” jelasnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Diakui pula, dalam penempatan pejabat dalam jabatan struktural Pemkab Matra, selain alasan profesionalisme, bupati juga tetap berpatokan pada pertimbangan politis, untuk mengakomodir semua kepentingan demi stabilitas pelaksanaan program pembangunan dimasa mendatang.
”Ada beberapa camat yang ditempatkan di kepala bidang. Itu tidak apa-apa. Itu boleh, karena pangkatnya sama. Dia tidak bisa langsung ditempatkan sebagai kepala dinas. Dia harus dua kali dulu menduduki jabatan eselon III, baru bisa ditarik jadi kepala dinas,” tambah Kepala BKDD Matra, Kasmuddin. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top