Lurah Sudah Ada, 10 Kelurahan Baru tak Punya Kantor – Berita Kota Makassar
Headline

Lurah Sudah Ada, 10 Kelurahan Baru tak Punya Kantor

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 10 kelurahan hasil pemekaran pada lima kecamatan di Kota Makassar, hingga saat ini belum memiliki kantor. Pemerintah kota menargetkan, kantor untuk kelurahan serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru bisa direalisasikan tahun ini.
”Kantor untuk OPD baru masih dalam proses. Pak Wali sudah rapatkan. Termasuk pembuatan kantor camat Cangkarrang dan 10 kelurahan hasil pemekaran. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa terealisasi,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Makassar, Firman Hamid Pagarra, pekan lalu.
Untuk mengantisipasi agar aktivitas pelayanan masyarakat tetap berlangsung, OPD baru yang belum memiliki kantor agar menyewa ruko sementara waktu.
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto juga memastikan di pertengahan tahun ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah tidak lagi memiliki masalah dengan kantor. Sebab semuanya telah memiliki kantor.
“Pertengahan tahun semuanya sudah beres. Semua sudah punya kantor,” kata Danny, Minggu (8/1).
Sepuluh kelurahan yang belum memiliki kantor namun sudah punya lurah itu, yakni Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini. Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate. Kelurahan Biring Romang dan Kelurahan Bitoa di Kecamatan Manggala.
Kelurahan Laikang, Berua, Katimbang dan Bakung di Kecamatan Biringkanaya. Serta Kelurahan Buntusu dan Kapasa Raya di Kecamatan Tamalanrea.
Menyusul langkah pemkot yang telah melakukan pemekaran wilayah, DPRD Kota Makassar meminta untuk menyiapkan fasilitas pendukungnya. Khususnya kantor.
Sebelum membangun kantor kelurahan yang baru, Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas jauh-jauh hari memberikan peringatan. Legislator Partai Gerindra ini mengingatkan pemkot untuk membangun kantor di lahan yang bersertifikat. Baik yang dibebaskan dari masyarakat, maupun lahan yang sudah menjadi milik pemkot. Ditandai dengan adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat atas alas hak lainnya.
”Kalau memang ada niat untuk membangun, tidak terlalu sulit. Pemkot dapat menggunakan fasum-fasos. Pembangunannya sudah lama diusulkan. Kalau persoalan kantor, biar sewa dulu sambil menunggu selesainya pembangunan kantor permanen,” terang Eric.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar, Sangkala Saddiko menekankan perlunya pemkot mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai bentuk dukungan.
”Seharusnya sudah ada persiapan untuk kantor kecamatan dan kelurahan. Kalau memang sampai sekarang belum ada, harus dicari solusinya. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat teraganggu,” ujarnya. (arf-ita/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top