Sulselbar

BKD: Pelantikan Sudah Sesuai Aturan

SINJAI, BKM — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sinjai mengatakan keputusan Bupati Sinjai melantik sejumlah pejabat yang saat ini telah menjadi tersangka tidak menyalahi aturan.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sinjai, Januar mengatakan ketiga pejabat tersebut dinilai masih mampu melanjutkan tugas dan jabatannya sepanjang belum jadi terdakwa dan ditahan setelah berkekuatan hukum tetap.
“Intinya kita mengacu pada PP No 4 Tahun 1966, UU No 8 Tahun 1974, UU No 43 Tahun 1999. Bahwa seorang pejabat atau pegawai bisa diberhentikan jika sudah ada keputusan tetap,” jelas Januar.
Januar mengakui Pemkab belum bisa menghentikan dari jabatan ketiga pejabat tersebut karena proses hukumnya masih berjalan.
Pascapelantikan para pejabat beberapa waktu lalu
dua kelompok masyarakat di Sinjai yakni Laskar Berantas Korupsi (LABRAK) dan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (Semmi) Kabupaten Sinjai menyoroti kebijakan Pemkab yang melantik dan mengukuhkan tiga pejabat pada posisi jabatan yang sama.
Mereka adalah Sekkab A Tayyeb Mappasere, Asisten III Akmal Muin serta Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Muhlis Isma.
Ketua Semmi Sinjai Ilham menyayangkan sikap Pemkab tersebut. Padahal ketiga pejabat tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sinjai. Bahykan salah satunya Taiyeb A Mappasere sudah menjadi terdakwa.
“Sangat disayangkan Pak Bupati melantik pejabat yang sementara jadi tersangka. Harusnya memberi kesempatan dulu mereka jalani proses hukumnya. Ini juga bertentangan dengan UU ASN,” ujar Ilham, Jumat (6/1).
Sementara Kordinator LABRAK Sinjai Awaluddin Adil menilai pelantikan pejabat berstatus tersangka telah mencederai prinsip pencegahan korupsi, kolusi dan nepotismei (KKN).
(din/D)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top