Headline

Ombudsman: Diduga Ada Oknum yang Bermain

Syamsu Rizal Wawali Makassar

MAKASSAR, BKM — Bukan hanya DPRD Makassar yang mencurigai ada yang tidak beres dalam proses pembangunan Hotel Myko di Jalan Boulevar. Ombudsman Sulsel pun demikian. Lembaga pengawas kebijakan ini menduga ada oknum di Pemkot yang coba bermain mata.
“Sejak awal, perizinan hotel ini bermasalah. Mulai izin membangun, izin lalu lintas hingga penggunaan fasilitas umum. Tapi kenapa pembangunannya tetap berlangsung. Kami duga ada oknum yang ikut bermain,” kata Ketua Ombudsman RI Sulsel, Subhan Djoer kepada BKM, Rabu (4/1).
Subhan berharap, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menelusuri siapa-siapa yang coba bermain di Hotel Myko.
“Untuk mengungkap ini perlu ada keberanian orang-orang yang mengetahui praktik ini agar tidak ada saling mencurigai,” katanya.
Soal dugaan ada praktik suap, Subhan mengaku kemungkinan saja itu terjadi. Tapi itu perlu penelusuran lebih mendalam. Untuk itu, Ombudsman mendukung langkah-langkah tegas yang dilakukan Pemkot Makassar untuk menegakkan aturan.
Begitupun dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Kepala Kejari (Kajari) Makassar, Deddy Suwardy Surachman mendukung penegakan aturan yang dilakukan Pemkot Makassar atas pembangunan Hotel Myko yang diduga melanggar.
“Saya sangat mendukung upaya Pemkot membongkar beberapa bangunan dan fasilitas di Hotel Myko yang bermasalah karena melanggar izin dan aturan di Pemkot,” ujar Deddy Suwardy, Rabu (4/1).
Untuk kasus ini, Deddy mengaku, belum masuk ranah kejaksaan karena hanya pelanggaran aturan perizinan. Tetapi, jika ada dugaan suap atau gratifikasi, maka Kejari akan turun tangan.
“Kalau ada unsur tipikornya, yah pasti kita usut. Tapi ini kan terkait pelanggaran izin. Jadi biar Pemkot saja yang melakukan penindakan,” ujar Deddy.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Makassar, Muh Yunus mendesak Pemkot Makassar mencari oknum yang bermain di perizinan Hotel Myko dan pembangunan gedung parkirnya.
“Dewan sudah berapa kali mengunjungi Mal Panakkukang dan Hotel Myko bersama Pemkot. Tapi memang tidak ada artinya, berarti ada yang ikut bermain,” kata Yunus.
Sekretaris Komisi C bidang pembangunan ini tidak menampik ada oknum dan orang kuat yang membekingi pembangunan bangunan parkir Hotel Myko dan pos parkir Mal Panakkukang. “Kalau tidak ada yang bermain, mana mungkin bisa lolos,” katanya.
Ketua Komisi C, Syarifuddin Badollahi meminta Pemkot Makassar mempertimbangkan izin perusahaan-perusahaan yang bandel. “Kami di Komisi C akan merekomendasikan ke wali kota, jika ada perusahaan yang sering melanggar, haram lagi untuk beroperasi di Makassar,” terangnya.
Lalu bagaimana sikap Pemkot Makassar atas tudingan ada oknum dan dibekingi orang kuat? Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI menilai wajar jika ada dugaan seperti itu.
“Wajar kalau ada dugaan seperti itu, karena pembangunan Hotel Myko itu tidak tuntas-tuntas,” sebut pria yang akrab disapa Deng Ical, Rabu (4/1).
Menurut Deng Ical, masalah terbesar dalam pembangunan Hotel Myko bukan karena adanya oknum pejabat yang diduga membekingi pihak pengusaha. Tetapi, kata dia, bagaimana pihak Hotel Myko harus disadarkan melakukan pembangunan dengan mematuhi aturan.
“Kalau saya tosseng, tidak ada urusan. Mau ada beking atau tidak yang jelas melanggar aturan harus dibongkar atau ditindaki. Atau siapa tahu itu pengusaha dibantuji urus izin baru dibilang dibekingi,” ujarnya. (jun-mat-ita-arf)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top