Berita Kota Makassar | Mau Nomor Cantik, Bayar Rp20 Juta
Headline

Mau Nomor Cantik, Bayar Rp20 Juta

MAKASSAR, BKM — Mulai Januari ini, pemerintah memberlakukan pembayaran pajak bagi pemilik kendaraan yang memesan nomor khusus plat mobilnya. Hal ini dilakukan lantaran banyaknya praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan nomor plat khusus.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk plat dengan nomor yang dipesan tarifnya berbeda sesuai jumlah nomor.
Untuk nomor cantik atau pilihan seperti nomor polisi yang hanya satu angka tanpa kode daerah atau bleng biayanya sebesar Rp20 juta. Sedangkan untuk nomor polisi yang satu angka dengan huruf atau kode wilayah Rp15 juta. Nilai ini sama dengan dua angka dan kosong di belakangnya.
Sementara untuk tiga angka tanpa huruf (bleng) Rp 10 juta dan nomor polisi tiga angka menggunakan huruf biayanya Rp7,5 juta.
“Kalau untuk yang empat angka, yang tanpa huruf atau bleng di belakangnya Rp7,5 juta dan empat angka yang menggunakan huruf biayanya Rp5 juta,” jelas Kasubdit Regident Polda Sulsel, AKBP Dwi Santoso saat memberikan keterangan di Warkop Dg Sija Jalan Boulevar Makassar, Rabu (4/1) pagi.
Menurut Dwi, PP Nomor 60 Tahun 2016 merupakan revisi dari PP Nomor 50 Tahun 2010. Dimana, kata dia, revisi ini dilatarbelakangi adanya beberapa temuan dari BPK perihal penerimaan pajak negara.
Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2016, kata Dwi, terdapat cukup banyak perubahan. Sejumlah pajak naik, bahkan ada yang naiknya seratus persen seperti tarif pembayaran atau kewajiban masyarakat dalam mengurus penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengesahan STNK hingga pembuatan SKCK.
“Sosialisasi dilakukan agar lebih luas diketahui masyarakat. Jika masyarakat tidak menginginkan aturan ini, dapat direvisi kembali. Perubahan PP sudah sering terjadi yaitu di 2004, 2010 dan kembali dilakukan pemerintah di 2016. Untuk itu, dengan adanya perubahan, peningkatan pelayanan harus semakin meningkat,” sebutnya.
Selain dikenakannya biaya pengurusan nomor cantik, pada PP No 60 ini, kenaikan tarif juga diberlakukan pada penerbitan STNK baru dan perpanjangan untuk kendaraan roda dua dan tiga dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu. Untuk roda empat dan lebih, baru dan perpanjangan mulai dari Rp75 ribu sampai Rp200 ribu. Pengesahan STNK roda dua atau roda tiga yang awalnya gratis langsung berbayar sebesar Rp25 ribu dan roda empat lebih sebesar Rp50 ribu.
Sedangkan penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) roda dua dan roda tiga masih menggunakan tarif lama atau tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp25 ribu.
Untuk penerbitan STCK kendaraan roda empat atau lebih naik dari Rp25 ribu menjadi Rp50 ribu. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu naik Rp60 ribu. Untuk penerbitan TNKB kendaraan roda empat atau lebih dari Rp50 ribu naik Rp100 ribu.
Sementara, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru maupun perpanjangan untuk kendaraan roda dua atau tiga naik dari Rp80 ribu naik menjadi Rp225 ribu. Penerbitan BPKB baru/penggantian untuk kendaraan roda empat atau lebih dari semula Rp100 ribu menjadi Rp 375 ribu. Penerbitan surat mutasi ke luar daerah, untuk kendaraan roda dua atau tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu. Untuk kendaraan roda empat atau lebih dari Rp75 ribu menjadi Rp250 ribu.
Penerbitan STNK Lintas Batas Negara untuk roda dua atau tiba baik baru maupun penggantian yang awalnya gratis menjadi Rp100 ribu. Untuk kendaraan roda empat atau lebih dari gratis menjadi Rp200 ribu. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Lintas Batas Negara untuk roda dua atau lebih dari gratis menjadi Rp100 ribu, untuk kendaraan roda empat atau lebih dari gratisenkadi Rp 200 ribu.

Bisa Kurangi Minat Wajib Pajak

Banyaknya kenaikan pajak kendaraan bermotor sesuai PP No 60 Tahun 2016 ternyata membuat cemas UPTD Samsat. Mereka ragu, dengan aturan baru ini semakin mengurangi minta wajib pajak untuk mengurus pajak kendaraannya.
“Saya rasa ini akan berat, karena masyarakat kecil akan terbebani,” kata Kepala UPTD Samsat Makassar, Harmin, kemarin.
Dengan nilai pajak saat ini saja, banyak wajib pajak enggan bayar pajak kendaraan. “Banyak saya temui kalau sedang penertiban pajak kendaraan, ditanya kenapa tidak bayar pajak, jawabnya saya mau bayar tapi tidak ada uang,” ungkap Harmin.
Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas kenaikan pajak ini? Khususnya untuk pengurusan nomor cantik, Susanti Eka mengaku berat.
“Secara administrasi ini bagus, karena menertibkan nomor-nomor yang tidak jelas. Tapi agak mahal. Kalau nanti tiba habis masa berlaku nomor polisi mobilku, saya pikir-pikir dulu untuk pilih nopol,” ungkap Eka.
Hal yang berbeda diungkapkan oleh Haris, salah seorang pemilik kendaraan. Ia mengaku itu semua tergantung pemilik kendaraan. “Kalau soal harga, saya rasa tergantung orangnya. Sebenarnya angka itu membawa fengshui. Biar mahal kalau cocok, saya rasa tidak masalah,” kata Haris.
Pemberlakuan pembayaran yang lebih malah untuk plat nomor cantik mendapat apresiasi dari pimpinan dan anggota DPRD Sulsel. Wakil Ketua DPRD Sulsel Yusran Sofyan menilah langkah mengmbil alih pengurusan plat cantik sebagai hal yang positif.
“Saya kira ini positif, sebab pungli itu seharusnya ditertibkan dan biaya diarahkan menjadi pendapatan daerah. Dari penambahan pendapatan tersebut bisa dialokasikan untuk kebijakan yang pro rakyat,” ujar Yusran yang juga legislator Partai Gerindra Sulsel ini, Rabu (4/1).
Hal sama dilontarkan legislator PDIP Sulsel, Rudi Piter Goni (RPG). Menurutnya, plat nomor tertentu menjadi sumber pendapatan adalah hal yang sangat positif. “Artinya menambah pendapatan negara. Untuk itu, kita harapkan hal ini dapat segera disosialisasikan,”ujar RPG. (arf-jun-rif)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top