Gojentakmapan

30 Kontraktor Pengairan Bakal tidak Terbayar

JENEPONTO, BKM — Sejumlah kontraktor yang berada dibidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jeneponto bakal gigit jari. Pasalnya, uang sisa tender Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,6 miliar yang dibagi dalam 30 paket dan dikerjakan 30 orang kontraktor lokal Jeneponto, bakal tidak dibayarkan oleh Pemkab Jeneponto.
Karena Kepala Dinas PU Jeneponto, Abd Malik, tidak mau bertanggung jawab karena prosedur lelang terbatas atau penunjukan langsung itu tidak prosedural. Atau tidak berjalan sesuai proses lelang. Tapi hanya diketahui Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Jeneponto, Muhammad Irfan Sewang. Hal ini diungkapkan Ketua Gerak Turatea, Hamzah Rapi saat ditemui di kantor Bupati Jeneponto, Selasa (3/1).
Lanjut Hamzah Rapi mengatakan, kepastian sisa tender 2016 baru diketahui pada 23 November 2016. ”Kalau proses lelang terbatas berjalan itu memakan waktu kurang lebih sebulan baru muncul kontrak, kenapa harus dikonsultasikan keuangan penyampaian ke DPRD Jeneponto baru bisa kembali dilaksanakan Dinas PU. Tapi sangat tidak memungkinkan mengingat waktu yang sangat sempit. Seharusnya itu dilaksanakan pekerjaannya pada 23 Desember 2016. Mana bisa kerja fisik. Sedangkan APBD Perubahan TA 2016 Jeneponto baru ditetapkan pada 28 Desember 2016,” ujar Hamzah dengan nada tanya.
Menurutnya, kalau ada kontraktor yang mengerjakan pekerjaan fisik pada bulan November, itu sudah menyalahi aturan dan melakukan pelanggaran prosedur yang dilakukan Kabid Pengairan, Irfan Sewang yang menandatangani kontrak.
Dampak negatif, kata Hamza Rapi, akan sangat merugikan. Karena akan menjadi beban APBD. Sehingga ia meminta kepada Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar untuk melengserkan Irfan Sewang dari jabatannya. Karena yang bersangkutan tidak mau menunggu terbitnys SK Parsial dari bupati Jeneponto.
Kabid Pengairan, Dinas PU Kabupaten Jeneponto, Irfan Sewang, mengatakan, pihaknya menyampaikan kepada Kasubag Program Dinas PU Jeneponto, Arnas Cindra untuk membuatkan draft APBD Perubahan 2016. ”Jadi kalau tidak dibahas di DPRD Jeneponto, bukan kesalahan saya. Karena saya sudah sampaikan ke Kasubag Program Arnas Cindra,” tampik Irfan Sewang.
Kasubag Program Dinas PU Jeneponto, Arnas Cindra, membenarkan kalau Kabid Pengairan, Irfan Sewang meminta dibuatkan draft laporannya untuk pembahasan APBD Perubahan 2016. ”Tapi itu hanya penyampaian lisan. Bukan tertulis. Ini seharusnya dokumen penting disampaikan ke Kadis PU Jeneponto, Abd Malik sisa tender Rp2,6 miliar nanti pak Kadis yang perintahkan ke saya,” jelas Arnas Cindra.
Kepala Dinas PU Jeneponto, Abd Malik, mengatakan, dirinya tidak tahu kalau ada proyek sisa tender. Karena dirinya tidak tanda tangan. ”Jadi saya tidak tahu,” terang Abd Malik
Kepala Dinas PPKAD Jeneponto, Basyir Bohari, mengatakan, dirinya tidak tahu ada proyek sisa tender. Untuk itu, dirinya tidak berani bayarkan. Karena itu termasuk pelanggaran kalau dibayarkan,” tegas Basyir Rewa.
Ketua Baleg DPRD Jeneponto, H Mappatunru, mengakui, kalau dirinya sudah banyak menerima pengaduan dari kalangan kontraktor kalau ada pekerjaan proyek sisa tender minta persetujuan dari DPRD Jeneponto di APBD Perubahan 2016.
”Namun saya tegas menolak. Karena itu melanggar UU 20 tahun 1999 Kemenkeu RI tentang APBD Perubahan bahwa proyek tidak boleh dikerjakan kalau belum ditetapkan. Ini jelas pelanggaran dan akan berproses hukum nantinya,” ujarnya.
Kontraktor Rezki Utama yang mengaku bernama Isrianto Hamid, mengatakan, dirinya tidak mau tahu darimana dana harus diambil untuk membayarnya. Karena ini bukan kesalahan mereka (para kontraktor, red).
”Ini tanggungjawab Kabid Pengairan, Irfan Sewang. Karena dia yang telah memerintahkan kami para kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut,” tegasnya. (krk/mir/b)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top