Tambang Ilegal Resmi Ditutup – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Tambang Ilegal Resmi Ditutup

TUTUP -- Wabup Lutim Irwan Bachri Syam bersama tim saat menutup tambang galian C di belakang SMAN 2 Malili.

LUTIM, BKM — Tambang galian C ilegal yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur resmi ditutup oleh Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur, Rabu (28/12).

Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara keduanya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Luwu Timur.
Proses penutupan tambang ilegal tersebut dipimpin Wabup Luwu Timur, Irwan Bachri Syam didampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP Provinsi Sulsel, Nasir dan Mansur.
Kepala Seksi (Kasi) Kerjasama Satpol PP Pemprov Sulsel Herman Syam, beberapa anggota Satpol PP, dan anggota kepolisian lainnya juga ikut turun melakukan penutupan.
Wabup Lurim Irwan Bachri Syam mengatakan, penutupan ini dilakukan dibeberapa titik yang dianggap cukup meresahkan warga terkait adanya aktifitas tambang galian C yang tidak mengantongi izin pertambangan termasuk izin lingkungan.
Menurutnya, selain turun melakukan penutupan atau penyegelan tambang galian C ilegal tersebut juga sekaligus dilakukan sosialisasi atau penyampaian kepada pihak pengusaha tambang galian C untuk mengambil langkah mengurus izin agar tidak lagi ilegal.
“Kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian untuk turun bersama – sama untuk melakukan penutupan tambang yang ilegal hari ini (Rabu red),” tegasnya kepada wartawan, Rabu (28/12)
Wabup menilai sistem penambangan yang dilakukan pengelola tidak sesuai dengan metode penambangan karena membuat kubangan.
Dia meminta kepada dinas terkait (Bapedalda-red) untuk memanggil pengelola tambang di SMAN 2 Malili untuk segera melakukan penimbunan kembali lokasi yang telah dilakukan penambangan.
“Metode penambangannya salah dan membuat kubangan. Saya minta agar dipanggil pengelolanya. Biar ada izinnya kalau sistem pengelolaannya seperti ini juga salah. Buatkan surat panggilan untuk menimbun kembali tempat ini,” tegas Irwan.
Sementara itu, PPNS Satpol PP Pemprov Sulsel Nasir mengatakan, PPNS dan Pemkab melakukan penghentian aktifitas tambang ilegal. “Ini telah melanggar Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengelola pertambangan Minerba,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Pemkab memiliki kewenangan mengambil langkah tegas meski tidak melakukan koordinasi dengan Pemprov. “Daerah punya kewenangan terkait ketentraman dan ketertiban,” ungkap Nasir. (alp/A)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top