Pemprov Kerja Keras Alihkan Aset SMA/SMK – Berita Kota Makassar
Metro

Pemprov Kerja Keras Alihkan Aset SMA/SMK

MAKASSAR, BKM — Proses pengalihan kewenangan terkait pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi terus bergulir. Pemprov Sulsel mulai mengelola SMA/SMK per 1 Januari 2017.
Hanya saja, sebelum pengalihan SMA/SMK tersebut, pemprov mendapat banyak kendala setelah melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap aset milik sekolah. Mulai dari lahan yang belum tersertifiksi, nilai lahan, hingga bangunan yang belum jelas serta persoalan hukum yang ada.
Kepala Biro Hukum dan HAM Sulsel, Lutfie Nasir mengemukakan, masalah pengalihan aset akan menjadi pekerjaan berat bagi pemprov. Terlebih jika pemerintah kabupaten/kota sudah lepas tangan.
Dia berharap, aset SMA yang masih bersoal dipisahkan pencatatannya dari aset bersih dengan aset bermasalah. Pihaknya siap melakukan pendampingan ke tim verifikasi dan validasi Biro Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).
“Kalau menyangkut soal hukum, tentu itu menjadi kewenangan kami. Tapi sejauh ini masih dalam proses verifikasi dan validasi, kami belum terlalu teknis. Kami hanya memberikan saran sesuai aspek hukumnya,” kata Lutfie.
Salah satu, masalah yang kemungkinan menjadi persoalan berat, jelas Lutfie, adalah lahan atau bangunan yang dihibahkan oleh kabupaten/kota tanpa disertai penyerahan sertifikat. “Misalnya lahan yang sudah dipakai sekolah yang merupakan wakaf dari seseorang ke pemkab. Kalau ini belum diurus proses sertifikatnya, harusnya pemkab menyelesaikannya lebih dulu sebelum dihibahkan lagi ke pemprov,” jelasnya.
Menurutnya, jika hal ini tak dilakukan, bisa saja lahan tersebut akan menimbulkan persoalan kemudian hari. Karena tak menutup kemungkinan ahli waris atau orang lain akan melakukan gugatan.
Hal lain, yang harus menjadi perhatian dari awal menurut Lutfie adalah, lahan dan bangunan sekolah yang digunakan secara bersama-sama. Seperti sekolah satu atap, yang didalamnya ada SMA, SMP, SD atau perguruan tinggi.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Sulsel, Ahmadi Akil juga mengakui pihaknya terkendala pada persoalan anggaran dan personil untuk melakukan verifikasi dan validasi. Terlebih proses ini membutuhkan waktu yang lama dan harus melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Dimana ada 560 SMA, 439 SMK dan 76 Sekolah Berkebutuhan Khusus (PKPLK) di 24 kabupaten/kota yang akan menjadi kewenangan pemprov mulai tahun 2017. Kesemuanya ini, harus dilakukan verifikasi dan validasi sebelum dimasukkan ke neraca aset pemprov.
“Ada tiga tahapan yang kita lakukan, mulai dari proses validasi dan verifikasi, setelah itu kita lakukan pengkodean barang dan terakhir menyelesaikan masalah yang kita temukan di lapangan,” kata Ahmadi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengemukakan, untuk pengalihan SMA/SMK semua proses administrasi status guru PNS sudah rampung. Tinggal pengalihan aset dan tenaga honorer yang masih dirampungkan.
Untuk kejelasan nasib tenaga guru honorer, hingga saat ini masih menunggu data dari kabupaten/kota.(rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top