Metro

Lima Retail tak Berizin Beroperasi Lagi

MAKASSAR, BKM– Ketegasan Pemerintah Kota Makassar dalam menindak pengusaha ritel atau minimarket yang tidak berizin patut dipertanyakan.

Terbukti, lima retail bodong atau diduga tak berizin kembali beroperasi, meski telah disegel anggota DPRD Kota Makassar 16 November lalu.
Lima ritel yang sempat disegel yakni dua Minimarket yang berada di Jalan Arief Rate, di Jalan Cendrawasih, Jalan Landak. Masing-masing adalah Alfamart, Indomaret, Alfamidi dan Circel K.
Disegelnya kelima retail itu saat dewan melakukan inspeksi mendadak (sidak), kelima minimarket tak bisa memperlihatkan dokumen izin berupa IMB, Situ Siup, dan dokumen lainnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara menyatakan, sidak yang dilakukan dewan mestinya tetap harus dikawal dan diawasi oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerja sama dengan Satpol PP. Termasuk penyegelan yang dilakukan dewan ke sejumlah minimarket yang melanggar. Kecuali jika perizinannya telah dilengkapi. “Kecuali jika sudah memenuhi syarat izin operasional silahkan beroperasi. Tapi kalau sudah jelas melanggar pemkot tidak boleh tinggal diam,” katanya.
Selain minimarket, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, hasil reses yang dilakukan dewan menjadi sia-sia karena tidak mendapat penanganan serius dari Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) yang bersangkutan untuk ditindaki. “Banyak sekali hasil sidak yang dilakukan dewan tidak membuahkan hasil, termasuk sejumlah bangunan yang melanggar,” ungkapnya kepada BKM, Senin (26/12).
Legislator Fraksi Demokrat ini mengambil contoh apartemen Vida View yang berada di Jalan Boulevard kompleks Topas. Ada kesan tidak ada tindakan dari pemerintah bahkan pembangunannya terus berlanjut. Padahal apartemen tersebut telah mengambil separuh jalan yang merupakan fasilitas umum (Fasum).
“Vida View sudah jelas mengambil jalanan namun dari dinas terkait belum ada aksi apa-apa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta jugamenuturkan, tidak efektifnya sidak para anggota dewan di Makassar bukanlah kesalahan sepenuhnya legislator. Sebab fungsi dewan hanya melakukan kontrol dan pengawasan, sementara untuk mengeksekusi segala permasalahan merupakan tanggung jawab pemerintah selaku eksekutif.
“Dewan bukan lembaga eksekutor, jadi yang harus berperan aktif adalah pemerintah untuk menindaklanjuti sidak-sidak dewan di lapangan,” tutupnya.(ita)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top