Headline

Kejati Pastikan Burhanuddin Bukan Tersangka

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memastikan, hingga saat ini Bupati Takalar non aktif, Burhanuddin Baharuddin belum ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar dan menyebutkan Burhanuddin menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli lahan negara di Laikang, Kecamatan Mangarabombang, tidak benar.
”Penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan (Burhanuddin) belum ada,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, Rabu (21/12).
Dijelaskan Salahuddin, jika ada seseorang yang mencalonkan diri dari pemilihan kepala daerah (pilkada) dan kemudian diproses hukum, maka harus ditunda. Calon tersebut harus tetap maju dalam pemilihan.
”Petunjuk pimpinan seperti itu. Tetapi dalam kasus ini kan juga ada yang tidak ikut dalam pilkada, seperti camat. Itu proses hukumnya tetap lanjut,” tandasnya.
Menurut Kasipenkum, Kejati Sulsel belum dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan jika Burhanuddin telah ditetapkan sebagai tersangka.
”Terus terang, kalau soal informasi miring itu, Kejati Sulsel sama sekali tidak pernah mengeluarkan statement,” jelasnya.
Incumbent pilkada Takalar, Burhanuddin Baharuddin mengaku, fitnah yang diarahkan kepada dirinya selama pilkada bergulir sudah terlalu berlebihan.
“Fitnah ke saya ini sudah sangat kejam. Saya tidak habis pikir, hanya demi memburu jabatan, semua cara dilakukan. Termasuk memfitnah dengan sangat keji,” tegas Burhanuddin,
Fitnah yang dimaksudkan Bur adalah rekayasa informasi bahwa dirinya sudah menjadi tersangka kasus korupsi penjualan lahan negara.
Dalam perjalanan kasus ini, penyidik Kejati Sulsel telah menetapkan tiga orang tersangka. Masing-masing Camat Mangarabombang M Noer Uthary, Kepala Desa Laikang Sila Laidi, dan Sekretarisnya Andi Sose.
Menurut Salahuddin, penetapan tersangka atas ketiganya berdasarkan adanya dua alat bukti yang cukup, dan telah memenuhi unsur melanggar undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena akibat perbuatan tersangka, negara telah mengalami kerugian.
Ketiganya disangkakan telah melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor, juncto pasal 55 KUHP. Mereka diduga ikut terlibat dalam penjualan tanah yang merupakan aset negara di Desa Laikang seluas 200 hektare. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp16 miliar.
Dua pejabat desa memiliki peran secara bersama-sama membantu camat, dalam penjualan aset daerah itu. Dia diduga mengetahui sehingga munculnya alas hak berupa sporadik dan HGB.
Lahan yang rencananya untuk membangun kawasan transmigrasi, justru diperjualbelikan kepada seorang pengusaha untuk pembangunan kawasan industri, yang dianggap melanggar prosedur. (mat/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top