Metro

Dua Proyek Pemprov Terancam Pinalty

MAKASSAR, BKM — Dua proyek yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal terkena pinalty atau denda.
Pasalnya, di pengunjung tahun, dua proyek yakni pembangunan Gedung Pertemuan pengganti Baruga Sangiaseri di kawasan Rumah Jabatan Gubernur serta pembangunan ruang serbaguna Wisma Negara di kawasan Centre Point of Indonesia (CoI) belum tuntas 100 persen.
Hingga kini, realisasi pekerjaan dua proyek tersebut masih dibawah 80 persen.
Menurut Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel Andi Bakti Haruni, untuk gedung serbaguna Wisma Negara progress baru sekitar 70 persen. Diperkirakan hingga akhir tahun pekerjaan rampung sekitar 80 persen. Alasan keterlambatan proyek disebabkan sempat terjadi persoalan dimana mobil-mobil pengangkut material dilarang masuk ke dalam kawasan Tanjung Bunga.
“Selama 41 hari tidak ada pekerjaan karena mobil pengakut material dilarang melintas di jalan kawasan Tanjung Bunga menuju CoI, ” kata Andi Bakti di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (21/12).
Sementara pembangunan ruang pertemuan kawasan gubernuran saat ini progresnya mencapai 80 persen. Diperkirakan hingga akhir tahun, bisa tercapai 90 persen. Keterlambatan penyelesaian ruang tersebut lebih disebabkan lambatnya ijin pembangunan disetujui.
Kedua proyek tersebut, jelas Andi Bakti, dipastikan tidak bisa selesai tahun ini. Dan walaupun alasan truk tidak bisa melintas, keterlambatan kedua proyek tersebut tidak dapat ditolerir, kontraktor yang mengerjakan dua proyek itu harus dipinalty.
Menurut Andi Bakti, sesuai aturan, pinalty yang diberlakukan adalah pemberlakuan denda sesuai aturan. Kontraktor yang mengerjakan proyek akan didenda maksimal sebesar 0,05 persen dari nilai proyek yang tertinggal setiap harinya.
Namun, masih ada kelonggaran yang diberikan ke pelaksana kegiatan yakni perpanjangan waktu sehingga proyek tersebut bisa dituntaskan. “Tetap kami akan berlakukan denda sesuai aturan yang ada, ” tegas Andi Bakti.
Untuk proyek Gedung Serba Guna Wisma Negara, total anggaran terpakai sudah mencapai Rp100 miliar.
Tahun depan 2017, pembangunan di kawasan CoI sudah bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, semua kegiatan yang berhubungan dengan tata ruang menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Cipta Karya, dan Tata Ruang.
Sementara untuk proyek pembangunan Gedung Pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur, total anggarannya Rp5,6 miliar dari pagu anggaran 6,5 miliar. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top