Headline

Penguasa Terbanyak Laporkan Kejahatan Elektronik

MAKASSAR, BKM — Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Diskusi Publik UU ITE dengan tema; Kejahatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (20/12).
Materi diskusi tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE). Selain itu, dibahas pula tentang beberapa kejahatan elektronik yang ada di Indonesia.
Terungkap bahwa besarnya jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah pemakaian internet di negara ini. Semakin tinggi penggunaan internet, maka akan semakin tinggi pula kejahatan yang bisa dilakukan. Apalagi sejak disahkannya UU Nomor 11 tahun 2008.
Sampai tahun 2014 saja, berdasarkan data dari APJII & Puskakom UI, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252,4 juta jiwa, sebanyak 88,1 juta menggunakan internet. Sebanyak 85 persen dari jumlah tersebut menggunakan internet di smartphone. 32 persen melalui laptop. 14 persen menggunakan komputer, dan 13 persen memakai tablet. Rata-rata pengguna internet berada di usia rentang 18-35 tahun.
Salah satu pemateri, Donny BU, mengatakan kejahatan elaktronik yang biasa terjadi dan sering digugat adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian biasa dilakukan melalui konten media sosial, pidato/khutbah, media massa, spanduk, pamflet, dan orasi. Ujaran kebencian dapat berbentuk menghasut, memprovokasi, penistaan, penghinaan, dan penyebaran berita bohong/fitnah terkait unsur SARA, gender, orientasi seksual, maupun difabel.
Donny yang dikenal sebagai pendiri Researcer ICT Watch-Internet Sehat, menambahkan dari Agustus 2008 sampai Desember 2016, setidaknya sudah ada 177 laporan terkait kejahatan elektronik. Pelapor kasus kejahatan ini meliputi kalangan penguasa, profesional, pengusaha, dan warga biasa.
Kalangan penguasa seperti bupati, wali kota, anggota DPR, dan lain-lain mendominasi. Sebanyak 65 pelapor atau sekitar 36,72 persen.
”Dari kalangan profesional seperti dokter, pengacara, dan lain-lain sebanyak 39 pelapor atau sekitar 22 persen. Pengusaha sebanyak 3 pelapor atau 1,69 persen. Warga biasa sebanyak 33 pelapor atau 18,6 persen,” beber Donny.
Medium yang digunakan para terlapor sebagian besar melalui media sosial. Melalui Facebook sebanyak 100 terlapor. Twitter 22 terlapor. Youtube 6 terlapor. Blog 4 terlapor. Path 2 terlapor. Whatsapp 2 terlapor. Media online 12 terlapor. SMS 7 terlapor. Email 4 terlapor. BBM 4 terlapor. Petisi online 2 terlapor, dan lainnya 8 terlapor.
Regulasi yang digunakan untuk menjerat para terlapor adalah Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik sebanyak 79,3 persen. Pasal 28 ayat 2 tentang kebencian sebanyak 13 persen. Pasal 27 ayat 1 tentang pornografi 1,7 persen. Pasal 29 tentang ancaman sebanyak 1,7 persen, dan lainnya sebanyak 4 persen.
Banyak aparatur negara yang telah memanfaatkan UU tersebut. Sejauh ini aparatur negara yang pernah melaporkan kejahatan elektronik meliputi wali kota, bupati, gubernur, DPR/DPRD, hakim, jaksa, PNS, polisi, TNI, panwaslu, KPAI, dan kementerian. Rata-rata yang dilaporkan dari kalangan aktivis LSM, profesional, aparatur negara, dan wartawan. Sebagian besar kasus tersebut dilaporkan karena penghinaan, dituduh melakukan korupsi, dan kekerasan. (*/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top