Metro

Pemprov Godok Nama Pejabat

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sementara menggodok nama-nama pejabat eselon II hingga IV untuk mengisi jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru saja dilebur dan dipisah.

Rencananya, pelantikan pejabat dilakukan langsung oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo setelah tiba dari Jerman bersama sembilan pejabat pemprov lainnya.
Pelantikan dilakukan setelah Kementrian Dalam Negeri telah menyetujui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (20/12) membenarkan, jika Pemprov Sulsel saat ini tengah menggodok nama-nama yang akan menempati jabatan yang ada. Namun katanya, itu menjadi kewenangan gubernur.
“Kita sementara godok dan nama-namanya sudah ada. Tinggal diplot saja. Kandidatnya sudah dibuat dan ini akan menjadi kewenangan Pak Gubernur. Kita hanya memberi pertimbangan. Harapan kita di pengujung tahun, Pak Gubernur sudah melakukan pelantikan seusai pulang dari Jerman, ” ungkap Agus.
Dia menggambarkan, sejumlah nama yang menempati posisi eselon II ada yang tetap namun ada juga yang bergeser, terutama pejabat yang instansinya dilebur.
Berdasarkan OPD baru, sejumlah SKPD dilebur ke instansi lain seperti Biro Bina Napza dan HIV/AIDS, Biro Kerjasama, Biro Mental dan Spiritual, Biro Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum yang digabung menjadi Biro Pemerintahan. Badan Ketahanan Pangan dimasukkan dalam lingkup Dinas Pertanian.
Sementara instansi yang berubah nama adalah Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, Dinas PSDA menjadi Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga menjadi Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Sejumlah badan menjadi dinas. Diantaranya Badan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
BKKBN menjadi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, SKPD yang dimekarkan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi dua instansi yakni Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi dua yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Andi Reza Saiby menjelaskan, untuk pengisian jabatan pada dinas baru ini, tentunya menjadi tugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Sebelumnya Kepala BKD Sulsel, M Tamsil mengatakan, akan menyelesaikannya sebelum pergantian tahun, yang tinggal hitungan hari ini.
“Insya Allah sebelum 2017 diusahakan sudah selesai. Target kita sebelum 31 Desember kita sudah selesaikan,” ungkapnya.
Karena pemberlakuan OPD baru ini, sejumlah pejabat mulai kasak kusuk mencari informasi terkait pengisian posisi. Terutama pejabat yang instansinya dilebur.
Informasi yang diperoleh, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Sekretaris Provinsi Sulsel Abdu Latif yang berada di Jerman juga tetap menggodok nama-nama pejabat yang akan menduduki posisi dari negara tersebut. Menurut rencana, gubernur kembali ke tanah air sekitar 22 atau 23 Desember. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top