Berita Kota Makassar | Akhir Tahun, Danny Dapat Penghargaan WTP
Headline

Akhir Tahun, Danny Dapat Penghargaan WTP

MAKASSAR, BKM — Di pengujung tahun 2016, sebanyak 17 daerah di Sulawesi Selatan mendapat perhargaan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Sulsel, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.
Penyerahan penghargaan berupa piagam itu dilakukan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulsel, Alfiker Siringoringo di Gedung Keuangan Negara II Jalan Urip Somoharjo, Makassar, Selasa (20/12). Hadir Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Andi Kangkung Lologau serta bupati dan wakil bupati di Sulsel.
17 daerah yang mendapatkan piagam penghargaan, diantaranya Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Bulukumba, Gowa, Bantaeng, Maros, Pangkep, Pinrang, Wajo, Bone, Toraja Utara dan Luwu.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto datang langsung menerima penghargaan ini. Usai penyerahan, wali kota yang akrab disapa Danny itu mengaku belum puas dan tak bisa berbangga diri.
Ia berjanji untuk berusaha mengendepakna transparansi dalam bekerja. Pemberian opini WTP dari BPK terhadap LKPD sejak 2015 lalu dengan menggunakan sistem accrual basis, mengharuskan sistem pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya. Bukan pencatatan pada saat pendapatan diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (cash basis).
“Makassar meraih Opini WTP di saat sistem penilaian LKPD jauh lebih sulit dibanding dengan sistem berbasis kas dulu. Ini pertama kalinya,” jelas Danny.
Menurut Danny, BPK dulunya memberikan opini terhadap LKPD menggunakan sistem berbasis kas. Perbedaan mendasar pada dua sistem ini jelas dilihat. Dimana sistem berbasis kas hanya mencatat transaksi kas saat terjadi transaksi. Sedangkan pada sistem accrual basis, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang.
“Sistem berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan pemerintah daerah atau kota daripada sistem berbasis kas,” terangnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Andi Kangkung Lologau menjelaskan, basis akrual merupakan cara yang dilakukan untuk mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian basis kas. Pembayaran hanya direkam saat melakukan transaksi. Sementara pembayaran kewajiban dapat dilakukan dengan jarak waktu tertentu setelah timbulnya kewajiban itu sendiri.
Penerapan sistem accrual basis berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Ada tujuh komponen pencatatan keuangan dalam laporan keuangan berbasis akrual. Diantaranya laporan realisasi anggaran, perubahan sisa anggaran lebih, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
“Pencatatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas. Pencatatan laporan keuangan berbasis akrual adalah sistem pelaporan keuangan tertinggi dan jauh lebih kompleks dibandingkan pencatatan berbasis kas,” ujarnya. (arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top