SE Larangan Pakai Atribut Agama Lain Masih Direvisi – Berita Kota Makassar
Headline

SE Larangan Pakai Atribut Agama Lain Masih Direvisi

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku telah membuat surat edaran (SE) yang berisi larangan bagi pihak pengusaha memaksa karyawan menggunakan atribut agama lain di hari raya keagamaan. Hanya saja, SE yang telah dibuat itu belum bisa dibagikan kepada pengusaha.
Wali kota yang akrab disapa Danny itu, mengatakan dalam SE tersebut yang telah dibuat itu masih ada beberapa kalimat dan poin yang harus diperbaiki. Diharapkan, nantinya para pengusaha yang menerima surat edaran dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari surat yang diedarkan.
“Suratnya ini sudah ada dibuat. Tapi masih ada yang perlu kita perbaiki. Nanti saya kasih lihat kalau sudah selesai dan siap diedarkan,” kata Danny, Senin (18/12).
Sebenarnya, menurut wali kota, larangan pemaksaan terhadap karyawan menggunakan atribut agama lain sudah sering disampaikan secara lisan dan melalui media. Namun untuk resminya, dirinya akan menegaskannya melalui SE yang memiliki sanksi terhadap pengusaha jika melanggar.
Senin sore, surat edaran tersebut telah ramai disebar melalui jejaring media. Surat tertenggal 19 Desember itu telah ditandatangani wali kota. Ada dua poin yang tercantum dalam SE Nomor:450/2607/Kesra/XII/2016. Ditujukan kepada pimpinan perusahaan, mall, supermarket, minimarket se-Kota Makassar.
Pada poin pertama, diminta kepada masyarakat Kota Makassar agar menjaga ketenteraman dan ketertiban, sehingga suasanan perayaan Natal dan tahun baru 2017 M dapat berjalan secara aman dan kondusif.
Poin kedua, meminta kepada para pimpinan perusahaan, mall, supermarket, minimarket, perusahaan besar, menengah dan kecil se-Kota Makassar serta PHRI Kota Makassar, agar tidak memaksakan penggunaan atribut Natal kepada karyawan atau masyarakat yang beragama non Kristiani dalam rangka perayaan Natal.
Anggota DPRD Makassar merespons langkah wali kota. Mereka menilai SE untuk menghindari terjadinya gesekan.
”Saya kira imbauan ini dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman. Karenanya, semua pengusaha harus mematuhinya. Jangan memaksakan karyawannya menggunakan atribut agama lain,” kata Hamzah Hamid, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, kemarn.
Pada prinsipnya, menurut ketua Fraksi PAN ini, tidak boleh ada pemaksaan terhadap karyawan yang tidak mau menggunakan atribut agama lain. Apalagi sampai ada pemberian sanksi terhadapnya. (arf-ita/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top