23 Pejabat Takalar Terlibat Politik Praktis Terancam Sanksi – Berita Kota Makassar
Politik

23 Pejabat Takalar Terlibat Politik Praktis Terancam Sanksi

MAKASSAR, BKM–Sebanyak 23 pejabat publik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Takalar harus berurusan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka terbukti ikut terlibat dalam prosesi kampanye di Takalar oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Pejabat publik yang terdeteksi ikut politik praktis itu ada yang menjabat kepala SKPD, camat, kepala UPTD, lurah, dan kepala sekolah.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, La Ode Arumahi, para pejabat ASN itu diketahui dan terbukti tidak netral dilapangan dan telah diproses oleh Panwaslu.
Sejauh ini, ungkap Arumahi, sudah ada satu orang yang diproses dan sudah dikenakan sanksi berupa penurunan eselon. Sementara yang lainnya masih dalam tahap proses. “Nama-nama yang disinyalir terlibat politik praktis dan tidak netral sudah dikirim ke Komisi ASN,”ujar Arumahi disela-sela reses anggota DPR RI Komisi II di Pemprov Sulsel, Senin (19/12).
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan cukup vokal menanggapi keterlibatan pejabat ASN tersebut meminta nama-nama 23 pejabat itu dipublikasikan ke media dan masyarakat umum. “Saya akan telepon ketua ASN, seluruh orang ini dihadirkan nama namanya ke publik lewat media, sehingga bisa dilakukan pengawasan. Orang yang senang uang, uangnya kita ambil, kalau jabatan, kita ambil jabatan. Ini sudah menciderai jabatan publik yang mereka sandang,” tegasnya.
Menurutnya, tidak ada alasan seorang pejabat ASN memihak salah satu calon dalam pilkada. Selama ini, pemerintah dan DPR telah menyusun UU Pilkada yang mengatur semuanya, termasuk aturan agar ASN menjaga netralitasnya dalam pilkada. “Kalau ada yang ditemukan bermain politik, harus dibabat habis. Tak usah diturunkan pangkat, mending dipecat saja,” tegasnya.
Menurutnya jika seorang PNS ingin bermain politik, sebaiknya melepaskan jabatan atau statusnya. Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengatakan sudah meminta Plt Bupati Takalar untuk menindaklanjuti temuan ini. Namun dia tidak tahu apakah seorang Plt memiliki kewenangan bisa ambil keputusan terkait persoalan ini. “Hasil laporan harus ditindaklanjuti. Seorang Plt apakah bisa ambil keputusan untuk hal semacam itu, saya belum tahu. Tapi Ruslan Abu waktu di Pangkep, tidak bisa ambil keputusan karena dibatasi, apalagi itu masalah pejabat,” pungkasnya. (rhm/rif)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top