Tak Ada Pelaksana Tugas di SKPD Baru – Berita Kota Makassar
Metro

Tak Ada Pelaksana Tugas di SKPD Baru

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini tengah menggodok nama-nama pejabat yang akan mengisi struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) yang baru. Struktur baru yang disusun itu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2016 tentang Perampingan SKPD.
Paling lambat akhir tahun ini, seluruh jabatan sudah harus diisi.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengatakan, gubernur sudah memberikan arahan kepada sekretaris provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menyusun nama-nama pejabat yang akan menduduki posisi di SKPD sesuai OPD baru.
Menurutnya, Gubernur sudah mewanti-wanti agar pejabatnya yang sekarang dicarikan tempat yang pas sesuai kompetensi masing-masing.
“Sudah sementara digodok,” kata Agus.
Rencananya, semua pejabat yang mengisi posisi akan dilantik kembali. Tak ada lagi pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt), semua posisi akan diisi pejabat secara definitif.
Menurut Agus, Pemprov Sulsel pastinya akan berhati-hati dalam menempatkan pejabatnya dalam sati posisi.
Struktur baru SKPD yang mulai berlaku Januari tahun depan adalah 27 dinas, tiga asisten, 8 biro, dan delapan badan.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan format untuk pengisian jabatan saat ini sedang berproses. Dia sebenarnya mengaku cukup prihatin dengan struktur baru yang terbentuk ini. Pasalnya, akan berpengaruh pada jabatan seseorang. Sehingga pemprov sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait pengisian jabatan.
Syahrul mengaku itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk bisa bertahan sampai 27 dinas bukan pekerjaan kecil. Panjang sekali perdebatan yang harus dilewati.
Dia menambahkan, yang menjadi pikirannya saat ini, bukan hanya mengisi posisi jabatan yang ada, melainkan bagaimana menyelamatkan posisi jabatan yang institusinya dilebur atau dihilangkan.
“Yang ada dalam pikiranku saat ini bagaimana menyelamatkan posisi tujuh pejabat yang institusinya dihapus maupun dilebur. Kemana pejabatnya akan ditempatkan?,” jelasnya.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel telah menyiapkan tiga opsi pengisian jabatan, utamanya kepada SKPD. Mulai dari SKPD yang nomenklaturnya tetap atau tidak berubah, pejabat lama bisa langsung dikukuhkan.
Untuk SKPD yang dipisah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi dua dinas, pengisian jabatannya akan diisi oleh pejabat asal dinas tersebut. “Dilakukan penyesuaian jabatan (job sheet) oleh Baperjakat atau Pansel,” kata Kepala BKD Sulsel, Muh Tamzil.
Sementara untuk SKPD yang digabung, pengisian jabatannya bisa diambil dari salah satu kepala SKPD yang melebur tersebut.
Jika masih ada yang jabatan yang kosong, maka BKD menyiapkan seleksi terbuka atau lelang jabatan sebagai alternatif terakhir. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top