Headline

Karyawan Dilarang Kenakan Atribut Agama Lain

MAKASSAR, BKM — Karyawan yang bekerja di perusahaan dilarang untuk mengenakan atribut agama lain. Termasuk diantaranya hotel. Para pengusaha diminta mematuhi larangan tersebut.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto berjanji akan segera menerbitkan surat edaran (SE) terkait pelarangan itu. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas akan diberikan.
”Besok (hari ini) saya terbitkan surat edarannya. Fokusnya kepada pengusaha, untuk tidak memaksakan penggunaan atribut satu agama ke umat agama lain. Ini tindak lanjut dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia),” kata Wali Kota usai menghadiri Tabligh Akbar Safari 212 di Masjid Raya Makassar, Minggu (18/12).
Sebelumnya, menurut Wali Kota yang akrab disapa Danny itu, pihaknya sudah memberikan imbauan secara lisan kepada para pengusaha. Sementara untuk tertulisnya, akan dilaksanakan hari ini.
Jika nantinya surat telah diedarkan dan para pengusaha tidak mengindahkan, maka dirinya akan memberikan sanksi tegas. ”Pasti ada sanksinya. Bisa pencabutan izin,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Zaitun Rasmi memberikan tanggapannya. Dikatakan, setiap fatwa yang dikeluarkan diharapkan ditindaklanjuti di daerah. Seperti gubernur, wali kota dan bupati. Caranya, membuat surat edaran agar semua umat tidak mendapat paksaan atau arahan menggunakan atribut agama lain.
”Itu hak umat, yang tidak boleh dipaksa dan diarahkan menggunakan atribut agama lain. Sebagaimana kalau Idul Fitri. Kita tidak mau non muslim disuruh memakai kopiah atau jilbab. Jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing,” ujarnya, kemarin.
Sejauh ini, GNPF-MUI tidak akan melakukan sweeping terhadap penggunaan atribut agama lain oleh umat muslim di perusahaan-perusahaan. Namun, ketika pemerintah dinilai tidak mampu melaksanakan fatwa yang ada, maka GNPF sebagai pengawal akan turun melakukan silaturahmi kepada pihak pengusaha.
“Pemerintah harus berperan aktif. Kita juga tidak punya niat untuk sweeping. Tapi kalau tidak tegakkan, maka GNPF turun melakukan silaturahmi kepada pengusaha,” tandasnya.
Ketua MUI Sulsel, Anre Gurutta Haji (AGH) Sanusi Baso mendukung langkah yang diambil wali kota Makassar. Ulama kharismatik ini sangat mengharapkan peran pemerintah dalam menindaklanjuti larangan penggunaan atribut satu agama kepada umat agama lainnya.
”Sebaiknya, pemerintah memang harus mengeluarkan edaran. Karena tidak baik kalau umat dipaksa menggunakan atribut agama lain,” jelasnya.
Meski begitu, sebagai Ketua MUI Sulsel, AGH Sanusi Baco belum berencana menyampaikan hal itu ke gubernur ataupun kepala daerah lain di Sulsel. ”Sudah disampaikan tadi (kemarin). Jadi tidak usah lagi saya sampaikan,” tandasnya.
Anggota DPRD Sulsel dari Partai Keadilan Sejahtera, Sri Rahmi juga memberi apresiasi terhadap rencana Danny menerbitkan SE. Anggota komisi E menyebut langkah tersebut bagus dan sah-sah saja dilakukan.
”Itu kan hak prerogatif wali kota untuk mengatur masyarakatnya,” ujar mantan anggota DPRD Kota Makassar ini, kemarin.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Makassar ini, mengakui wali kota tentu mempunyai pertimbangan sebelum menerbitkan surat edarah. ”Jadi saya melihat tidak adaji pelanggaran. Surat edaran tersebut semata-mata untuk mengatur warga,”jelas Sri Rahmi. (arf/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top