Headline

Syahrul Serahkan DIPA, Kepala Daerah Golkar Absen

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN/PHLN Tahun Anggaran 2017. DIPA diterima masing-masing instansi vertikal, SKPD, serta pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (15/12).
Ada yang menarik dari penyerahan DIPA, kemarin. Sejumlah kepala daerah yang baru saja dilantik sebagai ketua DPD II Partai Golkar, absen dan tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Diantaranya Bupati Bone A Fahsar Padjalangi, Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid Batara, Bupati Wajo Burhanuddin Unru, dan Bupati Soppeng Kaswadi Razak.
Kepala daerah lain yang tidak hadir adalah Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Semuanya diwakili, baik oleh wakil bupati/wawali maupun sekretaris kabupaten/kota.
Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak mengirim perwakilan untuk menerima DIPA. Masing-masing Kota Palopo, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Toraja Utara.
Untuk Pemkot Parepare, penerimaan DIPA diwakili sekkot. Sementara Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah, tidak hadir karena sedang berobat ke Jepang. Ia mengalami gangguan pada pita suara. Nurdin di Negeri Matahari Terbit itu seminggu sebelum Hari Jadi Bantaeng, 7 Desember 2016.
Dibanding tahun lalu, DIPA untuk Sulsel secara keseluruhan mengalami penurunan. Sebelumnya Rp49,70 triliun, menjadi Rp47,33 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Alfiker Siringoringo, mengatakan penurunan DIPA disebabkan beberapa faktor. Diantaranya pelemahan ekonomi global serta target pendapatan yang tidak tercapai.
Secara umum, untuk Sulsel, kata Alfiker, realisasi APBN tahun 2016 khusus untuk instansi vertikal hingga 13 Desember baru mencapai 84,42 persen. Atau sebesar Rp16.079.811.911.855 dari total pagu Rp19.047.721.733.000.
Artinya, masih ada sekitar Rp2.967.909.741.145 yang belum terserap. Diharapkan, di pengujung tahun ini serapan anggaran yang masih ada, bisa lebih maksimal lagi.
“Deadline penggunaan anggaran tahun ini hingga 23 Desember. Semoga hari-hari yang masih tersisa bisa digunakan secara maksimal lagi,” imbuhnya.
Untuk DIPA 2017 yang diserahkan ke pemerintah daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga di Provinsi Sulsel, berjumlah 834 DIPA. Khusus untuk kantor pusat Rp6.521.861.468.000, kantor daerah Rp10.060.869.344.000, dekonsentrasi Rp270.707.557.000, tugas pembantuan Rp816.580.977.000.
Untuk 10 kementerian/lembaga yang ada di Sulsel, total DIPA tahun 2017 sebesar Rp306.752.023.000. Besaran transfer daerah dan dana desa Rp29.669.886.921.000. Untuk dana insentif daerah (DID), khusus diberikan reward kepada 17 daerah yang mempunyai kinerja terbaik dengan total anggaran Rp206.830.476.000.
Daerah yang mendapat DID untuk tahun depan diantaranya Pemprov Sulsel, Kabupaten Bantaeng, Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Kota Palopo, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Parepare, Makassar, dan Kabupaten Toraja Utara.
Menurut Alfiker, berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja tahun 2017 mendatang. Diantaranya proses pengadaan barang dan jasa sudah bisa dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai.
”Penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran yang lalu, masih tetap berlaku sepanjang belum dilakukan penggantian pejabat yang dimaksud,” terangnya.
Alfiker juga meminta value for money melalui implementasi spending review, yang bertujuan untuk mengidentifikasi opsi-opsi penghematan yang dapat diimplementasikan melalui anggaran. Saran untuk mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan anggaran. Serta mengukur kinerja belanja pemerintah baik dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengemukakan ke depan, penggunaan anggaran tahun depan harus lebih baik. Administrasinya juga harus lebih mantap. Begitu DIPA sudah diserahkan ke masing-masing instansi dan pemerintah daerah, semua harus bergerak cepat untuk memacu program yang sudah disiapkan.
”Jangan tunda-tunda pekerjaan. Ketika ada yang bisa dilakukan, harus disegerakan. Jangan sampai di awal tahun anggaran penyerapan sangat rendah dan menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Dia juga meminta bupati dan wali kota harus kompak sama-sama membangun Sulsel. “Kita harus sama-sama jalan. Tidak ada kata mundur untuk Sulsel,” tegasnya. (rhm/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top