Gaji Gubernur-Wali Kota Kecil, Tunjangannya yang Besar – Berita Kota Makassar
Headline

Gaji Gubernur-Wali Kota Kecil, Tunjangannya yang Besar

MAKASSAR, BKM — Gaji Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ternyata ‘hanya’ berada di kisaran Rp10 juta per bulan. Angka itu diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut sebenarnya tidaklah begitu besar dan tergolong kecil. Namun, bila ditambah dengan sejumlah tunjangan serta biaya operasional dan perjalanan dinas, maka akan menghasilkan angka yang sangat fantastis.
”Kalau gaji gubernur paling di kisaran Rp10 juta. Tapi kalau ditambah dengan biaya operasional, perjalanan dinas dan tunjangan daerah, angkanya fantastis,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Yagkin Padjalangi, Rabu (14/12).
Hanya saja, legislator Golkar Sulsel tiga periode ini tidak bersedia merincikan besaran angka di luar gaji yang diterima gubernur. Namun, karena besarnya pendapatan yang bisa diperoleh seorang 01 di tingkat provinsi, tidak heran jika banyak yang tertarik untuk menduduki jabatan tersebut.
“Itumi na banyak orang yang mau jadi kepala daerah. Bukan karena gajinya. Tapi diluar gaji. Itu sah karena ada ketentuan yang mengatur. Yang paling besar adalah insentif dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Saya kurang hafal persentasenya. Apakah 1 atau 2 persen,” jelas anggota dewan dari Bone ini.
Yaqkin yang juga wakil ketua Golkar Sulsel, menambahkan bahwa dewan tidak pernah secara spesifisk membahas gaji gubernur maupun wakil gubernur dalam APBD. Sebab, alokasinya berada pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Yagkin memberi contoh, bilamana gaji kepala daerah di kisaran Rp10 juta, maka gaji wakil kepala daerah ada di kisaran Rp9 juta. Untuk gaji ketua DPRD Rp8 juta, wakil ketua kira-kira Rp7 juta dan anggota dewan Rp6 juta.
“Kalau gaji kepala daerah naik, tentu gaji wakil rakyat juga ikut naik,” terangnya.
Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar mengamini penjelasan Yagkin. Menurut Hoist, gaji gubernur tak dibahas di banggar.
“Banggar tak membahas detailnya. Nanti dinilai melanggar. Sebab sudah ada ketentuannya dari pemerintah pusat,” ujar Hoist, kemarin.
Bagaimana dengan wali kota dan wakil wali kota Makassar? Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemkot Makassar, mengaku belum menerima informasi adanya kenaikan gaji bagi keduanya untuk tahun 2017 mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Makassar, Taslim Rasyid ketika dihubungi, kemarin. Menurut dia, kenaikan gaji ataupun tunjangan kepala daerah dilakukan secara nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai struktur gaji kedudukan kepala daerah.
“Saya belum dapat laporan dari pusat. Jadi belum ada kenaikan gaji di tahun ini dan tahun depan. Tunjangan lainnya masih seperti dulu. Tidak berubah,” kata Taslim Rasyid, Rabu (14/12).
Data yang diperoleh BKM, Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto menerima gaji Rp6 juta setiap bulannya. Sementara Wawali, Syamsu Rizal mendapatkan Rp5 juta per bulan.
Sementara tunjangannya ada beberapa jenis. Seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan juga tunjangan PPh atau tunjangan khusus yang dibayarkan melalui rekening bersangkutan melaui Bank Sulsel Cabang Utama Makassar.
Untuk wali kota, setiap bulan mendapatkan tunjangan terdiri dari gaji pokok PNS atau uang representasi sebesar Rp2.100.000. Tunjangan keluarga sebesar Rp294.000. Tunjangan jabatan Rp3.780.000. Tunjangan beras Rp321.880. Sementara tunjangan pph atau tunjangan khusus Rp115.367.
Sedangkan untuk wawali, uang representasi Rp1.800.000. Tunjangan keluarga Rp252.000. Tunjangan jabatan Rp3.240.000. Tunjangan beras Rp321.880. Tunjangan PPh atau tunjangan khusus Rp74.283. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Mesakh Raymond mengakui, gaji yang diperoleh wali kota dan wawali setiap bulannya memang tidak terlalu besar. Bahkan tergolong rendah dibanding beban tugas keduanya.
”Tapi itu kan belum termasuk berbagai jenis tunjangan. Di luar dari gaji itu ada banyak tunjangan yang diterima,” ujarnya, kemarin.
Legislator PDIP itu menyebutkan, tunjangan jabatan bagi pejabat negara seperti wali kota dan wakilnya, telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 tahun 2000. Khususnya pada pasal 4 ayat 1.
Sementara dalam PP No 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa wali kota dan wakilnya memperoleh hak intensif realisasi pajak daerah.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Susuman Halim merujuk pada pada aturan tersebut. Rata-rata intensif pajak yang diterima wali kota setiap bulannya bisa mencapai Rp35 juta. Sedangkan wawali Rp30 juta.
”Ini baru didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Belum oleh pemerintah daerah, yang juga bisa membuat aturan sendiri tunjangan bagi wali kota dan wakil wali kota,” terang legislator Partai Demokrat ini. (arf-ita/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top