Tolak Digusur karena Belum Ada Putusan PN – Berita Kota Makassar
Headline

Tolak Digusur karena Belum Ada Putusan PN

MAKASSAR, BKM — Penertiban terhadap warga penghuni asrama Bara-baraya kembali dilakukan, Selasa (13/12) pagi. Seperti biasa, upaya Kodam VII/Wirabuana kembali mendapat perlawanan dari warga. Mereka melawan dengan alasan belum ada keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Hasan (32), salah seorang warga asrama dengan tegas menyatakan menolak dipindahkan secara paksa. ”Kenapa Kodam melakukan penggusuran tanpa koordinasi dengan kami. Mereka datang tiba-tiba dan langsung melakukan pembongkaran,” cetus Hasan, kemarin.
Menurut dia, pihak Kodam VII/Wirabuana seharusnya tidak berbuat semena-mena melakukan pembongkaran. Sebab proses hukum masih bergulir di pengadilan. ”Saya dan warga di sini heran, kenapa tiba-tiba ada anggota TNI yang langssung menggusur,” tandasnya.
Untuk menggusur warga asrama TNI Bara-baraya di Jalan Abubakar Lambogo, pihak Kodam mengerahkan satu kompi personel. Sebelumnya, Kodam telah berusaha memberikan dana kepada masing-masing kepala keluarga (KK) sebesar Rp27,5 juta. Namun beberapa diantaranya menolak. Alasannya, masih menunggu hasil persidangan yang tengah bergulir.
”Saya menolak dana itu, karena masih mau mengikuti proses persidangan di pengadilan. Kalau memang kalah, harus terima risikonya,” kata Hasan.
Kodam memberi waktu selama dua hari kepada penghuni untuk mengosongkan lokasi. Terhitung sejak Selasa (13/12) hingga Rabu (14/12) hari ini.
Secara utuh, asrama Bara-baraya dihuni 102 KK. Sebelum upaya penertiban kemarin, sudah ada 30 KK yang mengosongkan huniannya. Sementara yang masih bertahan sebanyak 72 KK.
”Dari 102 KK yang menghuni asrama Bara-baraya, sudah ada 30 KK yang lebih dulu mengosongkan asrama sebelum dilakukan penertiban. Tinggal 72 KK yang masih berada di asrama. Kami melakukan upaya pengosongan secara persuasif kepada warga,” jelas Kepala Staf Kodam (Kasdam) VII/Wirabuana, Brigjen TNI Supartodi.
Bahkan, tambahnya, pihak Kodam membantu warga yang hendak meninggalkan asrama. Disiapkan mobil khusus untuk mengantar mereka yang bersedia pindah.”Kita tetap berusaha membantu penghuni yang belum memiliki rumah. Mereka dicarikan hunian baru. Biayanya ditanggung Kodam,” terang Kasdam.
Supartodi juga menyinggung soal masih adanya warga yang bertahan. Khususnya yang beralasan bahwa proses hukum lahan yang mereka tempati masih berproses di pengadilan.
Ditegaskan, pengosongan asrama TNI Bara-baraya bukanlah persoalan menang atau kalah di pengadilan. Melainkan harus dilihat pada wilayah menghormati hukum.
”Ini bukan masalah menang atau kalah. Kita harus menghormati hukum. Status lahan ini yang perlu kita ketahui. Ini lahan pinjaman yang sudah waktunya dikembalikan kepada pemiliknya,” terang Kasdam.
Ia menjelaskan, lahan yang di atasnya dibangun asrama TNI Bara-baraya berstatus pinjam pakai. Pemilik tanah bernama Moedhidin Daeng Matika. Dipinjamkan pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Kini pemiliknya menginginkan lokasi tersebut dikosongkan. (ish/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top