Komisi I Minta Penanganan Konflik Agraria – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Komisi I Minta Penanganan Konflik Agraria

BKM/ALALUDDIN PENGESAHAN APBD PERUBAHAN -- Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara bersama Wagub Sulbar, H Aladin S Mengga saat menandatangani APBD Perubahan 2016 yang telah disahkan DPRD Sulbar.

MAMUJU, BKM — DPRD Sulbar akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Sulbar tahun anggaran 2016. Pengesahan itu dilakukan pada Jumat sore (9/12) melalui sidang paripurna pengesahan APBDP yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara SSos di ruang sidang paripurna.
Pengesahan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, serta para pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sidang tersebut, seluruh komisi yang ada menyetujui dilakukannya pengesahan APBDP ini.
Jumiati Mahmud dari Fraksi Gerindra yang juga anggota Komisi I DPRD Sulbar dalam pandangannya mengatakan, dari komisi I telah merekomendasikan pada permasalahan yang ada di Sulbar. Khususnya penanganan konflik sosial soal agraria atau pertanahan, agar dapat ditangani secara baik sesuai harapan masyarakat.
Ia juga menyoroti masalah pemotongan anggaran yang dinilai dapat memengaruhi pada SKPD yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2016. ”Yang jadi permasalahan itu, akibat adanya kegiatan pesta demokrasi, yakni Pilkada gubernur Sulbar,” paparnya.
Sementara itu komisi II dalam pandangan umumnya yang dibacakan Sudirman Darius, mengatakan, seluruh SKPD yang ada pada lingkup Pemprov Sulbar telah mengalami rasionalisasi anggaran pada mata anggaran APBD Pokok. ”Setelah perubahan ini, melihat adanya beberapa SKPD yang akan mendapat tambahan anggaran, maka komisi II melihat dan berdasarkan sikap komisi II menyatakan sikap dapat disahkan pada APBDP menjadi mata anggaran tahun 2016,” ungkap Sudirman Darius.
Sementara itu pandangan komisi III yang dibacakan H Muhtar Belo, mengatakan, SKPD yang mengalami pengurangan, masing-masing dinas pendapatan daerah, Bappeda, dan sejumlah SKPD lain sebagai mitra kerja komisi III. Menurutnya, pengurangan atau rasionalisasi anggaran itu sebagai dampak adanya Pilkada.
”Dengan melihat waktu yang kurang sehingga kami dari komisi III mendesak agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam penggunaan mata anggaran APBP Perubahan ini dapat dilakukan secara tepat waktu,” tegasnya.
Pandangan komisi IV yang dibacakan Abd Halim, mengatakan, pihak eksekutif agar dapat menyerahkan KUPPAS ke DPRD Sulbar untuk dapat dilakukan tahapan proses. Sehingga nantinya DPRD Sulbar dalam waktu singkat akan dapat membahasnya dan disahkan pada Januari 2017 mendatang.
”Kami dari komisi IV menyampaikan terimakasih atas capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada pemerintahan provinsi Sulbar, yakni H Anwar Adnan Saleh sebagai gubernur dan wakilnya Aladin S Mengga,” kata Abd Halim. (ala/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top