Metro

Dewan Keluhkan Gaji Kecil

MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mengeluhkan gaji yang mereka terima sangat kecil. Bahkan total gaji anggota dewan sebesar Rp19.800.000, belum-lah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Belum lagi, dari gaji tersebut dipotong oleh partai sebesar 25 persen belum seberapa dengan partai lain yang bahkan ada sampai 50 persen. Termasuk jika ada kegiatan partai dan kebutuhan konstetuen yang harus dewan bantu.
Legislator tiga periode, Zaenal Betta mengungkapkan, masa kerja anggota DPRD Makassar periode 2014-2019 merupakan periode paling melarat yang dirasakannya selama menjadi wakil rakyat di legislatif.
Tidak saja soal gaji yang dinilai tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota dewan sebagai wakil rakyat. Beberapa fasilitas dan asuransi juga dicabut Misalnya saja asuransi kesehatan yang ditanggung sendiri oleh dewan melalui pemotongan gaji.
“Paling melarat kita ini, karena periode yang lalu ada asuransi kesehatan yang dianggarkan setiap tahun dengan total sebesar Rp5 juta. Itu digunakan jika ada dewan yang kesehatannya terganggu. Sekarang tidak ada lagi,” ungkapnya saat dihubungi, Minggu (12/12).
Lanjut legislator Fraksi PAN ini membeberkan, saat ini anggota dewan yang mengasuransikan dirinya bersama istri dan anaknya yakni asuransi kesehatan BPJS kelas 1 yang notebene dibayarkan sendiri oleh legislator.
“Tidak ada lagi istimewanya menjadi anggota dewan sekarang dan siapa bilang jadi anggota dewan itu enak. Kalau enak semua mau,” ucapnya.
Menurutnya, sudah patut jika gaji dewan juga diusulkan naik sebab gaji yang diterima sekarang sudah tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dewan. Zaenal memberi contoh misalnya undangan dewan sebelum dan setelah menjadi anggota dewan.
“Kalau dulu sebelum menjadi anggota dewan paling banyak undangan itu hanya enam dalam sebulan, setelah menjadi anggota dewan meningkat hingga puluhan undangan. Bahkan untuk mengisi undangan harus mengeluarkan dana pribadi Rp5 juta setiap bulan,” katanya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi C, Arifin Kulle. Menurutnya, ia belum memiliki tolak ukur untuk membandingkan fasilitas dewan yang dulu dan sekarang, sebab legislator asal partai PKPI itu baru duduk di legislatif periode 2014-2019. Hanya saja menurutnya, perlu memang dipertimbangkan untuk usulan kenaikan gaji dewan sebab ketika menjadi dewan pengeluaran juga makin meningkat.
“Sementara kita dan para anggota dewan diminta untuk total bekerja. Untuk itu, keluhan teman-teman legislator sudah perlu dipikirkan,” tutupnya.
Pernyataan yang sama dikatakan anggota Komisi A DPRD Makassar. Menurutnya, sebenarnya bukan kebutuhan pribadi dewan yang tambah banyak, tetapi kebutuhan sebagai wakil rakyat yang meningkat, sementara gaji tidak naik-naik.
Legislator Farksi PPP ini menuturkan kepedulian anggota dewan untuk betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah tidak terjadi lagi. Sebab kinerja tidak sebanding dengan pendapatan dan pengeluaran dewan sebagai wakil rakyat. Disebutkannya total gaji anggota dewan sebesar Rp19.800.000, sudah termasuk tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, transportasi dan gaji pokok.
“Ini belum dipotong oleh partai sebesar 25 persen belum seberapa dengan partai lain yang bahkan ada sampai 50 persen, belum lagi jika ada kegiatan partai dan kebutuhan konstetuen yang harus dewan bantu. Jadi Anggota dewan kalau tidak punya usaha lain, gaji kita ini tidak akan cukup memenuhi semua pengeluaran,” ujarnya.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top