Adu Kuat 01 Vs 02 Setelah Pecah Kongsi – Berita Kota Makassar
Headline

Adu Kuat 01 Vs 02 Setelah Pecah Kongsi

MAKASSAR, BKM — Pecah kongsi dalam perjalanan pemerintahan merupakan hal yang lumrah terjadi. Kemesraan ketika proses pemilihan berlangsung, hingga akhirnya terpilih, tak jarang retak di tengah jalan.
Belum cukup lima tahun usia pemerintahan, pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota sudah tak lagi akur. Mereka jalan sendiri-sendiri.
Apalagi jika sudah ada wakil yang terang-terangan menyatakan niatnya untuk maju menjadi penantang di periode berikutnya. Jurang perpecahan itu kian lebar.
Benih-benih perpisahan itu kini telah muncul. Menyusul kian dekatnya pemilihan bupati (pilbup) dan pilwali 2018.
Pilbup ataupun pilwali mendatang tak hanya diwarnai pertarungan antara petahana kepala daerah dengan pendatang baru. Namun lebih didominasi oleh wakil kepala daerah sebagai penantang utama.
Dari 12 daerah yang akan menggelar pilbup dan pilwali 2018, antara 01 dan 02 sudah melakukan persiapan setelah hubungan keduanya retak.
Di pilwali Makassar misalnya. Mohammad Ramdhan Pomanto diprediksi sulit maju bersama sang Wakil Wali Kota, Syamsu Rizal. Ical, panggilan akrab Syamsu Rizal merupakan politisi Demokrat dan dipersiapkan maju sebagai calon 01. Pada pilwali lalu, Danny-Ical diusung koalisi Demokrat dan PBB.
Pilbup Jeneponto, pasangan bupati dan wabup sekarang juga dipastikan berpisah. Iksan Iskandar yang kini menjabat sebagai ketua Golkar disebut akan maju bersama ketua DPC Partai Gerindra, H Paris Yasir.
Sementara Mulyadi Mustamu, wabup sekarang yang juga Ketua DPC Hanura, akan maju bersama ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin. Ia adalah ketua DPC Demokrat.
Untuk pilbup Sinjai, posisi Sabirin M Yahya yang tak lain adalah ketua DPC Demokrat belum aman. Sebab Andi Fajar Yanwar juga terpilih sebagai ketua DPD Hanura Sinjai.
Di pilbup Bone, petahana Andi Fashar Padjalangi semakin berpeluang untuk menang setelah kembali terpilih sebagai Ketua Golkar di Bone. Sang Wakil, H Ambo Dalle juga disebut akan maju di pilbup nanti.
Adapun Parepare terus memanas, setelah beberapa bulan Taufan Pawe dilantik bersama Faisal Andi Sapada sebagai wakilnya.
Taufan kembali memimpin Golkar, sementara Faisal bergabung dengan Nasdem dan siap menantang di pilwali nanti.
Adapun bupati Muslimin Bando di Enrekang kini diincar untuk menjadi ketua Golkar. Sementara Wabup Amiruddin sejak awal bergabung dengan Partai Nasdem yang dipimpin Rusdi Masse.
Pilwali Palopo juga terus menghangat, Wakil Wali Kota, Akhmad Syahrifuddin alias Ome ditarik ke Golkar Sulsel. Sementara Wali Kota, Judas Amir juga telah bergabung dengan Nasdem.
Lima daerah lain yakni Bantaeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu tidak diikuti bupati petahana. Mereka sudah dua kali terpilih di daerahnya masing-masing.
Suwadi Idris Amir dari Indeks Politica Indonesia (IPI), menilai peta kekuatan kepala daerah dan wakilnya di tujuh daerah bervariasi. Dia menyebut, jika keduanya berpisah dan maju sebagai calon 01, maka penantang lain berpeluang menang.
“Jika Danny dan Ical pisah, maka Irman Yasin Limpo yang memiliki kemampuan merepotkan Danny di satu sisi dan Ical di sisi lain,” ujar Suwadi, Senin (12/12).
Di Parepare, tambahnya, Taufan Pawe akan terus terganggu. Tak hanya dari wakil wali kota Faisal A Sapada, namun juga Taqyuddin Jabbar. “Incumbent yang tak utuh membuat celah besar bagi petahana dan cukup menguntungkan Taqyuddin,” ucapnya.
Pilwali Palopo juga diperkirakan akan dinamis. Sebab selain wakil wali kota juga peraih suara kedua saat pilwali lalu, juga siap menantang yakni Haidar Basir. Kekuatan Haidar pada tahap pertama tidak jauh beda dari incumbent, Judas Amir.
Untuk pilbup Jeneponto, menurut Suwadi, akan terjadi pertarungan sengit antara Iksan dengan Mulyadi.
Adapun di pilbup Sinjai, bupati dan wabup dinilai lemah. Apalagi munculnya kandidat yang mulai menyaingi elektabilitas keduanya. Mereka adalah Andi Seto Gadista Asapa, Mahyanto Masza, Andi Harun dan Mappabali.
“Sinjai paling dinamis. Karena semua punya potensi menang. Baik incumbent bupati dan wakil, maupun penantang,” jelas Suwadi.
Dosen politik Universitas Bosowa (Unibos), Dr Arief Wicaksono mengatakan, pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya dapat disebabkan beberapa hal. Mulai dari perebutan pengaruh dan kewenangan dalam menyusun formasi dan menempatkan pembantu-pembantu dekatnya di setiap SKPD. Tak terkecuali sharing kekuasaan pemerintahan yang dianggap tidak adil.
“Kondisi seperti ini, biasanya juga akan berdampak terhadap tata kelola birokrasi pemerintahan daerah. Mereka telah terkooptasi pada kepentingan masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya, kompetisi yang tidak sehat dan pengkotakan birokrat daerah menjadi tidak terelakkan,” jelas Arief, kemarin.
Selain sebab di atas, pecah kongsi juga dapat dikarenakan oleh proses ‘rekrutmen paket’ yang didukung ataupun yang diusung oleh partai politik. Termasuk pula oleh ketidakakuran masing-masing tim sukses atau konsultan politik.
Dalam situasi yang terbelah seperti itu, di beberapa daerah, kemungkinan atau peluang kepala daerah menang akan lebih kecil jika tidak didampingi oleh wakilnya. Seperti di Makassar.
“Meskipun calon tersebut didukung atau bahkan diusung oleh partai politik, bukan berarti hal tersebut menjadi satu-satunya ukuran kemenangan,”jelasnya.
Dosen politik Unismuh Makassar, Arqam Azikin, berujar pecah kongsi antara 01 dengan 02 jelang pilkada di kabupaten/kota tentu sangat mempengaruhi dinamika politik di daerah tersebut. Alasannya, karena polarisasi kelompok-kelompok suara masyarakat juga akan terbagi-bagi. Sesuai pengaruh dan akses yang dijalankan kedua figur tersebut.
“Kans siapa yang berpeluang menang akan tergantung kinerja masing-masing di tengah masyarakatnya. Juga usungan partai politik, imej personal, kredibilitas kepemimpinan serta jaringan kerja politiknya,” ujar Arqam.
Sementara dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Dr Firdaus Muhammad mengakui pecah kongsi menjadi fenomena jelang pilkada. Karena masing-masing-masing memiliki ambisi politik, terutama bupati dan wakilnya.
“Terkait siapa yang berpeluang menang, itu tergantung kerja politiknya. Meski sebenarnya petahana cukup besar peluangnya, karena jaringan politik yang kuat,” terang Firdaus. (rif/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top