Gojentakmapan

Rp774 Juta Dana Komite Smansa Untuk Kesejahteraan Guru

MAROS, BKM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros sudah saatnya melakukan langkah-langkah hukum guna mengungkap dugaan praktik pungli yang diduga terjadi di SMA Negeri 1 Maros. Dari Rp1,7 miliar dana komite SMA Negeri 1 (Smansa) Maros, ada sekitar Rp774 juta yang diperuntukkan bagi kesejahteraan guru-guru Smansa Maros. Hal ini terlihat dari rencana anggaran belanja Komite Sekolah Smansa Maros periode 2016-2017.
Dalam rencana anggaran belanja ini, tertuang beberapa item jenis pembiyaan untuk guru. Misalnya peningkatan kinerja sebesar Rp198 juta lebih, ulangan semester ganjil dan genap yang terdiri dari pembuatan kisi-kisi dan soal untuk 23 mata pelajaran sebesar Rp52 juta. Honor tugas tambahan guru dan staf SMansa Maros mencapai Rp342 juta lebih.
Kemudian pembiayaan guru piket sebesar Rp6,7 juta, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional sebesar Rp46 juta, hingga bimbingan UN dan UAS serta kepanitiaannya dianggarkan sebesar Rp73 juta. Selanjutnya pelaksanaan rapat berkala sebanyak tujuh kali pertemuan dianggarkan Rp28 juta dengan estimasi 28 orang peserta rapat. Total anggaran yang diajukan untuk kegiatan belajar mengajar dan honor tugas tambahan sebesar Rp774 juta lebih.
Ketua Komite Smansa Maros, Said Jalil, mengatakan, akibat besarnya anggaran untuk kesejahteraan guru, sehingga memicu ketegangan antara pihak komite dengan pihak sekolah saat rapat pembahasan rencana anggaran 2016-2017. ”Rencana saya mau menghilangkan anggaran untuk kesejahteraan guru. Karena ini tidak dibenarkan. Sejatinya, dana komite peruntukannya peningkatan prestasi sekolah,” ujarnya kepada BKM, Kamis (8/12).
Bahkan, tahun sebelumnya kepala sekolah pun menerima honor sebesar Rp500 ribu per bulan dari dana komite. Dalam rencana anggaran belanja komite 2016-2017 bahkan direncanakan naik sebesar Rp800 ribu per bulan. Ironisnya, saat siswa Smansa akan mengikuti lomba di luar sekolah, mereka diharuskan mencari dana sendiri dengan alasan kegiatan tersebut tidak ditanggung pihak sekolah. Padahal, anggaran untuk kegiatan lomba siswa cukup besar yakni Rp99 juta.
Said Jalil yang menjadi Ketua Komite Smansa sejak November 2015 lalu mensinyalir praktek pembiayaan kesejahteraan guru ini sudah berlangsung lama. Hanya saja, ketua komite sebelumnya tidak berani menghilangkan pembiayaan ini. Tak heran jika penghapusan pembiayaan Kesra guru, ditentang keras hampir keseluruhan guru SMA 1 Maros.
Bobroknya tindakan praktek pungutan liar untuk kepentingan beberapa oknum di sekolah tersebut juga terlihat dari adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah selain dari komite. Seperti dana untuk OSIS yang ditarik dari siswa dengan jumlah cukup besar yakni Rp420 ribu per tahun per siswa.
Untuk seluruh siswa SMA 1 Maros sebesar Rp422 juta per tahun. Hal itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa orangtua siswa. Mereka mengakui, saat anaknya pertama kali masuk di SMA 1 Maros, pihaknya diminta membayar Rp1,5 juta. Selain itu, mereka juga diminta membayar sejumlah uang, temasuk di dalamnya uang OSIS.
Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Maros, Muslimin, menjelaskan, tuduhan terkait pembiayaan Kesra guru SMA 1 Maros itu tidak benar. Ia mengatakan, karena SMA 1 Maros mengacu pada pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, yang benar adalah guru dan pegawai SMA 1 Maros sama sekali tidak menerima kesra dari komite. Termasuk di dalamnya pungutan untuk OSIS.
”Tidak ada itu tindakan Kesra guru diambil dari dana komite. Ini harus kami luruskan. Karena dana komite itu diperuntukkan sekolah. Demikian juga dengan OSIS. Sebelumnya memang ada untuk pungutan OSIS. Tapi dengan adanya Kepres 87 tahun 2016, semua dibekukan,” jelasnya.
Menyinggung mengenai honor guru dan kepala sekolah yang diambil dari dana komite beberapa tahun lalu, Muslimin membenarkan hal itu. Karena hal itu berdasarkan kesepakatan orangtua untuk memberikan honor kepada guru. ”Intinya, semester ini guru dan pegawai tidak lagi menerima tunjangan dari komite. Terakhir guru-guru menerima honor bulan Juli tahun ini,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Hermanto, anggota Komisi III DPRD Maros yang membidangi pendidikan, menjelaskan, permasalahan yang terjadi di SMAN 1 Maros telah didengarnya. Karenanya, dalam beberapa hari ke depan, komisi III akan memanggil seluruh pihak yang terkait hal tersebut. Komisi III bertindak sebagai jembatan antara komite dengan pihak sekolah. Dia menuturkan, seharusnya guru-guru tidak lagi mendapatkan Kesra dari dana komite.
”Guru sudah mendapatkan tunjangan profesi dalam jumlah besar. Sehingga item-item yang tertuang untuk mendapatkan Kesra seperti pembuatan kisi-kisi, buat soal, pemeriksaan dan pengawasan, masuk dalam tugas guru. Tidak dibenarkan guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi, mendapatkan tunjangan wali kelas dari dana komite,” jelasnya. (ari/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top