Berita Kota Makassar | Mantan Ketua PNPM Ditetapkan Tersangka
Sulselbar

Mantan Ketua PNPM Ditetapkan Tersangka

TETAPKAN -- Kasi Intelijen Kejari Sidrap Andi Irfan dan Kasi Pidsus Andi Sumardi saat membeberkan penetapan tersangka kasus PNPM Dua Pitue di Kantor Kejari Sidrap, Kamis (8/12).

SIDRAP, BKM — Penyidik Kejari Sidrap menetapkan Mardiati, SE sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Dua Pitue, Sidrap, Kamis (8/12).
Mantan Ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) PNPM Dua Pitue periode 2011-2014 ditetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dikantongi penyidik dalam kasus penyaluran dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yakni keterangan saksi dan surat admnistrasi penyaluran bantuan dan hasil audit.
Penetapan tersangka ini dilakukan sebagai Kado Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tepat 9 Desember 2016 (Hari ini,red).
Kepala Kejari Sidrap Jasmin Simanullang, SH melalui Kasi Intelijen Andi Irfan,SH didampingi Kasi Pidana Khusus Andi Sumardi dalam ekspsos kasus yang digelar kemarin menjelaskan kasus yang diendus sejak Oktober lalu itu sudah ditingatkan status tersangka.
“Untuk sementara baru satu orang ditetapkan tersangka Mardiati,”ungkap A.Irfan.
Menurutnya, indikasi korupsi ditemukan tiga item perbuatan dalam penyaluran dana pusat tahun sejak 2010 hingga 2013.
“Item pertama modusnya menggelapkan uang penyetoran dana bergulir, kedua memotong setiap bantuan sebesar Rp10 juta dan ada kami temukan kelompok penerima manfaat fiktif,” jelasnya.
Perhitungan kerugian sementara, diestimasi mencapai Rp138 Juta. Dalam kasus ini, ada bantuan yang dikelolah tersangka Rp1.131.000.000 melalui APBN.
Dari 15 saksi dan fakta di lapangan, Irfan merinci sistem penyaluran dana diperuntukkan di 37 (KSP) dari 10 desa di Dua Pitue.
“Namun hanya 15 kelompok penerima manfaat yang ditemukan bermasalah. Tersangka menyalurkan dana secara bervariasi antara Rp20 juta hingga Rp40 juta perkelompok,” katanya.
“Disitulah terungkap Mardiati memotong bantuan sebanyak Rp10 juta perkelompok. Ada juga pengembalian dana bergulir itu tidak disetorkan ke kas negara, termasuk direkayasa ada penerima manfaat yang fiktif,” lontarnya.
Kasi PIdsus Andi Sumardi menambahkan, sebelum kasus ini terendus, tersangka pernah membuat pernyataan bersama dengan pengurus lainnya di kantor Kelurahan Salomallori, Dua Pitue jika yang bersangkutan membuat kesepakatan dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang bermasalah itu.
“Mardiati pernah membuat pernyatan akan bersedia mengembalikan semua dana yang digelapkan itu,” tambah Kasi Pidsus Andi Sumardi.
Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 2, pasal 3 dan pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.
“Ancaman maksimal 20 tahun dan paling rendah 4 tahun,” tandasnya. (ady/C)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top