Sulselbar

FORMASI: Jaksa-Polisi Wajib Tuntaskan 5 Kasus Korupsi

BARRU, BKM — Dalam rangka hari anti korupsi 9 Desember 2016, Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) meminta Kejaksaan Negeri dan Polres Barru menuntaskan kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah menggantung.
Di Barru, ada 5 kasus korupsi yang ditangani Kejari dan Polres yang belum ditangani secara serius. Kelima perkara korupsi itu kata Koordinator FORMASI Mahyuddin Syam saat menghubungi BKM, Jumat mengatakan yang pertama kasus pungutan restribusi pelabuhan Garongkong yang tidak masuk PAD, kemudian pengadaan buku di Dinas Pendidikan periode 2014-2015 yang menggunakan dana BOS.
Bram mengakui progres kasus aspal Buton dan temuan BPK senilai Rp 165 milyar yang tidak ada dalam Perda. “Semua yang kami sebut merupakan catatan kasus korupsi yang tidak serius ditangani penegak hukum di Barru,” kata Mahyuddin.
Juru bicara pihak Kejaksaan Negeri Barru Erwin yang dihubungi secara terpisah menjelaskan dari lima yang disebut FORMASI, hanya satu yang ditangani Kejari yakni kasus pengangkutan aspal Buton. Perkara aspal itu sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya Formasi yang menagih kasus yang ditangani. “Tadi siang juga kami didatangi Aktivis HMI yang mempertanyakan kasus aspal. Mobil dewan. Semua kita jelaskan dan ada yang dikonfirmasi bukan pihak Kejari yang tangani,” kata Erwin.
Kasintel Kejari Barru menjelaskan dari tiga kasus yang dipertanyakan Formasi seperti restribusi pelabuhan Garongkong, pengadaan buku Diknas yang memakai dana BOS dan temuan BPK Rp 165 milyar, justru Erwin balik menanyakan ke pihak Formasi, apakah sudah dilaporkan dan dimana dilapor.
“Untuk kasus patung Colliq Pujie yang ditangani Polres dikembalikan berkasnya untuk dilengkapi,” bebernya.
Erwin juga mempertanyakan keberadaan Formasi sebagai penggiat anti korupsi. Organisasi ini baru saya dengar dan apakah sudah resmi terdaftar di Kesbang. Terkait dengan pernyataan Formasi yang memiliki keinginan membawa kasus yang tidak dilaporkan ke Kejaksaan, lalu mau dilaporkan ke KPK.
“Kami persilahkan saja. Jalur itu lebih baik,” ujar Erwin (udi/C)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top