Gojentakmapan

Rapat Evaluasi BPMDK Jadi Ajang Curhat

MAROS BKM– Jelang akhir tahun, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK) Kabupaten Maros menggelar rapat evaluasi. Rapat ini dihadiri 80 kepala desa di Kabupaten Maros bersama para pendamping dan bendahara desa, di ruang pola kantor bupati Maros, Selasa (6/12).
Rapat yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Baharuddin ini turut dihadiri Kepala PMDK, Ek Mustafa, Kepala Inspektorat, Baharuddin, dan Kepala KPP Pratama Maros, Armadari. Para peserta sangat antusias bertanya. Salah seorang di antaranya menanyakan honor untuk dana desa yang tidak ada. Pertanyaan lainnya adalah dari camat Camba yang mempertanyakan wewenang camat untuk dana desa tersebut. Pertanyaan tersebut langsung dijawab kepala inspektorat.
”Untuk dana desa yang bersumber dari APBN memang tidak ada untuk pembayaran honorium. Karena untuk dana desa hanya meliputi 4 item. Untuk ADD yang bersumber dari APBD itu ditetapkan sekian persen untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya. Sementara untuk posisi camat itu sangat penting. Dia (camat, red) adalah perpanjangan tangan pak bupati untuk melakukan pengawasan terhadap program yang dikelola desa. Jadi tidak benar itu kalau desa langsung berkoordinasi dengan PMDK tanpa komunikasi dulu dengan pak camat,” papar Baharuddin.
Pertanyaan berikutnya datang dari Ketua Apdesi Maros, Abd Asis. Ia mempertanyakan mengenai Permendagri Nomor 83 mengenai perangkat kepala desa dalam hal ini kepala dusun yang berumur maksimal 60 tahun dan pendidikan paling rendah SMA. Ia mengatakan, kondisi sosial budaya yang ada di Maros beda dengan daerah lain. Dimana, kepala dusun harus memiliki kekuatan ketokohan.
”Kepala dusun itu harus tokoh dan kita tahu kondisi pendidikan mereka juga rata-rata tidak tamat SMA. Tapi kinerjanya bagus dan sejauh ini kita masih tetap bersinergi dalam membangun desa,” ujar Asis.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab Sekda Baharuddin. Dikatakan, tetap selektif dalam melakukan transisi kepala dusun. ”Tidak otomatis langsung dihabisi ini kepala dusun. Tentu tetap selektif yang kurang bagus tidak usah diusulkan kembali. Dan yang masih memungkinkan dan pelaksanaannya bagus bisa diangkat lagi, dengan beberapa pertimbangan,” ujar Sekda.
Pertanyaan tersebut mendapat tambahan jawaban dari Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Agustam. Dijelaskan, jika persoalan hukum itu sudah diperkuat dengan Perda No 11 tahun 2016. ”Persoalan kepala dusun itu sudah ada kekuatan hukum yang mengikat. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya pasti melanggar. Dalam proses transisi untuk yang sementara menjabat kepala dusun itu tidak perlu diganti, nanti usianya sampai 60 barulah dilakukan pergantian. Dimana penggantinya itu harus berumur minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun dan berpendidikan minimal SMA,” tambah Agustam. (ari/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top