Metro

2017, DIPA Sulsel Rp29,6 Triliun

MAKASSAR, BKM– Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sulsel Tahun Anggaran 2017. DIPA 2017 diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).
Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2017 yang diterima Provinsi Sulsel mencapai Rp 29,6 Triliun. Meningkat dibandingkan tahun 2016, yang hanya sebesar Rp 19,2 triliun. Angka tersebut diluar alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.
Sebagai gambaran, tahun 2016 ini, total DIPA yang dialokasikan untuk Sulsel sebesar Rp49,485 triliun. Angka itu sudah termasuk DIPA untuk instansi vertikal yang ada di Sulsel. Dengan perincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp10,27 T dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp17,34 triliun.
Ditemui usai penyerahan DIPA, Syahrul mengatakan, DIPA yang ada sesuai arahan Presiden, tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu diharapkan memang, operasionalisasi DIPA itu harus secara prioritas dan cepat bisa didigulirkan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna untuk memutar roda ekonomi yang ada.
Terkait rincian besaran DIPA yang diterima Sulsel, Syahrul enggan membeberkan. “Saya belum mau sampaikan sekarang. Nanti saja,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara penyerahan DIPA, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam laporannya menyampaikan, APBN 2017 telah disetujui DPR pada akhir Oktober lalu. APBN disusun dengan tekanan ekonomi yang sangat menantang. Kondisi ekonomi Amerika pasca Pilpres, kebijakan ekonomi negara maju, hingga pemulihan ekonomi Tiongkok yang berpengaruh pada harga komoditas.
“Pemerintah terpaksa melakukan koreksi untuk menjaga kredibilitas instrumen fiskal dan menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia harus siap mengantisipasi ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani
Ia mengungkapkan, APBN 2017 telah ditetapkan dengan pendapatan negara sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 Kementerian/Lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp 763,6 triliun (36,7 persen). Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 552,0 triliun (26,5 persen).
“Proyek infrastruktur yang penting di tahun 2016 namun tertunda pelaksanaannya, perlu dituntaskan di tahun 2017. Pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan bagi pemerintah provinsi berkinerja baik dinaikkan dari Rp 45 miliar menjadi Rp 65 miliar.
Presiden RI, Joko Widodo berharap gubernur segera menyampaikan DIPA ke SKPD dan melakukan koordinasi dengan bupati/walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Presiden mengingatkan, peran APBN terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tidak lebih dari 20 persen. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran investasi dan keterlibatan swasta untuk menggerakan roda ekonomi nasional atau di daerah. Peran swasta dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta mendorong produktifitas dan investasi.
Jokowi juga menyinggung sedikit mengenai Surat Pertanggung Jawaban atau SPJ. Ia menyebut, semua gubernur, semua kementerian lembaga, bupati/walikota, pusing dengan namanya SPJ.
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan agar mulai 2017, tidak ada lagi laporan yang sampai rangkap 16 atau rangkap 44. Energi kita habis mengurus SPJ. Saya sudah perintahkan maksimal dua. Yang paling penting bagaimana mudah dikontrol, dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tapi korupsi juga masih banyak. Tidak ada korelasi laporan yang bertumpuk-tumpuk, korupsi jadi kurang. Asal manajemen kontrol baik, penyelewengan, penyimpangan, akan berkurang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak kemudahan berusaha, terutama di daerah. “Ini keluhan di daerah masih banyak, kalau di pusat masih ada beberapa, tapi di daerah lebih banyak. Di BKPM bisa dicek, yang dulunya enam bulan sampai setahun, sekarang hanya tiga jam. Itu untuk delapan jenis perizinan. Hilangkan berbagai hambatan dan berikan kemudahan berusaha,” pesannya. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top