Headline

Syahrul Pusing Cari Posisi untuk Pejabat Non Job

MAKASSAR, BKM — Pemerintah pusat telah menyetujui struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang diusulkan Pemprov Sulsel. OPD baru itu disusun berdasarkan perintah Undang-undang No 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 tentang Perampingan SKPD.
SKPD baru yang disetujui itu terdiri dari 27 dinas, tiga asisten, delapan biro, dan delapan badan. Lembaga itu nantinya jadi acuan untuk penggodokan APBD 2017 serta pengisian jabatan.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengemukakan format untuk pengisian jabatan saat ini sedang berproses. Dia sebenarnya mengaku cukup prihatin dan dipusingkan dengan struktur baru yang terbentuk ini. Pasalnya, akan berpengaruh pada jabatan seseorang. Sehingga pemprov sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait pengisian jabatan.
“Karena ada beberapa jabatan yang kemudian hilang. Itu semua tidak gampang. Pusat tidak pikir itu. Karena perubahan struktur kemudian bisa merugikan karir kepegawaiannya,” jelas Syahrul di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (6/12).
Syahrul mengaku itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk bisa bertahan sampai 27 dinas bukan pekerjaan kecil. Panjang sekali perdebatan yang harus dilewati.
Dia menambahkan, yang menjadi pikirannya saat ini, bukan hanya mengisi posisi jabatan yang ada. Melainkan bagaimana menyelamatkan posisi jabatan yang institusinya dilebur atau dihilangkan.
“Yang ada dalam pikiranku saat ini bagaimana menyelamatkan posisi tujuh pejabat yang institusinya dihapus maupun dilebur. Kemana pejabatnya akan ditempatkan? Jawaban ini tak semudah yang kalian rasakan. Tetapi show must go on lah. Pada gilirannya dia akan terisi juga,” ungkapnya.
Namun, dia menegaskan serta memastikan jika model pengisian posisi akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Juga dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Untuk diketahui, berdasarkan OPD baru, dinas di Pemprov Sulsel dipangkas dari 34 menjadi hanya 27 dinas. Sedangkan untuk sekertariat daerah, awalnya terdiri dari 13 biro dipangkas menjadi sembilan biro. Sementara badan daerah kini menjadi delapan.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel telah menyiapkan tiga opsi pengisian jabatan, utamanya kepada SKPD. Mulai dari SKPD yang nomenklaturnya tetap atau tidak berubah, pejabat lama bisa langsung dikukuhkan.
Untuk SKPD yang dipisah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi dua dinas, pengisian jabatannya akan diisi oleh pejabat asal dinas tersebut. “Dilakukan penyesuaian jabatan (job sheet) oleh Baperjakat atau Pansel,” kata Kepala BKD Sulsel, Muh Tamzil.
Sementara untuk SKPD yang digabung, pengisian jabatannya bisa diambil dari salah satu kepala SKPD yang melebur tersebut. Proses pengisian dan penyesuaian jabatan dan pegawai ini, ditargetkan rampung sebelum 31 Desember.
Jika masih ada yang jabatan yang kosong, maka BKD menyiapkan seleksi terbuka atau lelang jabatan sebagai alternatif terakhir.
“Tergantung Pak Gubernur. Kalau diperintahkan, kita laksanakan. Dengan waktu yang singkat ini, bisa dilakukan,” jelas Tamzil.
Di Pemprov Sulsel, ada beberapa dinas yang dilebur atau digabungkan. Hal ini membuat beberapa PNS eselon II yang sudah memiliki jabatan, bakal nonjob atau terpaksa turun ke eselon III. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top