Pemkab Bentuk Manajemen Pendidikan – Berita Kota Makassar
Metro

Pemkab Bentuk Manajemen Pendidikan

LUTIM, BKM — Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler telah menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) Luwu Timur tahun anggaran 2017.
Jawaban Bupati tersebut disampaikan dihadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur yang berlangsung diruang sidang Paripurna, Senin (5/12) sore kemarin.
Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan, program pendidikan gratis atau pemberian bantuan kepada Mahasiswa Luwu Timur akan dilaksanakan dalam bentuk manajemen pendidikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri.
Selain itu, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 39 tahun 2016 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri dilingkup Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
Terkait BUMD, kata Husler, 4 BUMD di Luwu Timur berbentuk Perseroang Terbatas sehingga akte pendiriannya dibuat dinotaris dan disahkan oleh Kemenkumham. Anggota direksi diangkat oleh RUPS tahunan atau RUPS luar biasa, anggaran dasar yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi.
Dalam akta pendirian PT Bumi Timur Agro pada tanggal 26 Desember 2013 dengan nomor 25 terkait dengan direksi telah dijelaskan bahwa, anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS. “Ini menjawab pemandangan umum fraksi Demokrat,” ungkap Husler.
Sementara untuk pemandangan umum Fraksi Golkar soal pelantikan Direktur PDAM, kata Husler, proses seleksi dan rekruitmen calon direksi telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada diamanahkan oleh Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.
“Berdasarkan mekanisme, panitia seleksi telah menyampaikan hasilnya kepada dewan pengawas untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Luwu Timur untuk dilakukan pelantikan dan sampai saat ini usulan dari dewan Pengawas belum diterima,” ungkapnya.
Untuk rencana pembelian kendaraan roda empat atau mobil bagi Kepala Desa (Kades) dan roda dua bagi Kepala Dusun (Kadus), Husler menjelaskan kalau hal tersebut telah disepakati dalam Perda RPJMD Luwu Timur dan merupakan program perioritas. (alp/C)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top