Metro

Syahrul Instruksikan Pejabat Ikut Tax Amnesty

MAKASSAR, BKM – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengimbau seluruh pejabat memanfaatkan tax amnesty atau pengampunan pajak yang diprogramkan Pemerintah Pusat.
Dia mengemukakan, banyak pejabat yang baru memanfaatkan tax amnesty tahap kedua, karena rata-rata pejabat pemerintah setiap tahunnya sudah melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Syahrul menegaskan, pejabat di Sulsel termasuk tertib dalam membayar pajak.
Dia mewanti-wanti para pejabat, meski laporan harta kekayaannya sudah masuk dalam LHKPN, kalau ada penambahan, tetap harus dimasukkan.
Syahrul mengaku optimistis, pada tax amnesty tahap kedua dan ketiga nanti, akan lebih banyak pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang memanfaatkan tax amnesty.
Sebelumnya Syahrul telah mendatangi Kantor Wilayah Direkorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, akhir pekan lalu.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Aris Bamba, mengatakan,
pada tax amnesti atau pengampunan pajak tahap kedua yang berlangsung Oktober-Desember 2016 ini, sebenarnya menyasar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omset perbulan maksimal Rp 400 juta. Meski demikian, tidak berarti pihaknya melupakan sektor lain.
“Kami mengapresiasi Pak Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang mengikuti tax amnesti tahap kedua,” kata Aris.
Ia memaparkan, hingga November ini, periode kedua tax amnesty, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty sebanyak 2.421 wajib pajak dengan nominal uang tebusan sebesar Rp 36,1 miliar. Pada tahap pertama sendiri, sebanyak 9.720 wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty, dengan uang tebusan Rp 865,3 miliar.
Dari data Kanwil DJP Sulselbatra, hingga 23 November, mulai dari tahap pertama dan kedua sekarang, termasuk Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang memanfaatkan tax amnesty sebanyak 12.141 wajib pajak, dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp 901,4 miliar.
“Jumlah uang tebusan tax amnesty yang sekarang, sudah melebihi target yang ditetapkan Kanwil DJP sebesar Rp 750 miliar hingga Desember mendatang. Meski demikian, kami tidak merevisi target. Tapi paling tidak hingga akhir Desember mendatang, uang tebusan tax amnesty bisa mencapai Rp 1 triliun,” tutur Aris. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top