OPD Baru Disetujui, Siap-siap Non Job – Berita Kota Makassar
Headline

OPD Baru Disetujui, Siap-siap Non Job

MAKASSAR, BKM — Menteri Dalam Negeri akhirnya menyetujui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diusulkan Pemprov Sulsel. Menindaklanjuti persetujuan itu, pejabat kini bersiap-siap untuk dimutasi.
Meningat waktu yang sangat terbatas menyusun APBD 2017 berdasarkan OPD baru, Pemprov Sulsel mulai melakukan pengisian jabatan dan pegawai untuk Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang baru dibentuk.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel telah menyiapkan tiga opsi pengisian jabatan, utamanya kepada SKPD. Mulai dari SKPD yang nomenklaturnya tetap atau tidak berubah, pejabat lama bisa langsung dikukuhkan.
Untuk SKPD yang dipisah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi dua dinas. Pengisian jabatannya akan diisi oleh pejabat asal dinas tersebut. “Dilakukan penyesuaian jabatan (job sheet) oleh Baperjakat atau pansel,” kata Kepala BKD Sulsel, Muh Tamzil, Sabtu (3/12).
Sementara untuk SKPD yang digabung, pengisian jabatannya bisa diambil dari salah satu kepala SKPD yang melebur tersebut. Proses pengisian dan penyesuaian jabatan dan pegawai ini, ditargetkan rampung sebelum 31 Desember.
Jika masih ada yang jabatan yang kosong, maka BKD menyiapkan seleksi terbuka atau lelang jabatan sebagai alternatif terakhir. “Tergantung Pak Gubernur. Kalau diperintahkan kita laksanakan. Dengan waktu yang singkat ini, bisa dilakukan,” jelas Tamzil.
Perubahan OPD sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini menjadi pekerjaan berat bagi seluruh pemerintah daerah. Musababnya, beberapa SKPD dihilangkan. Selain itu, ada SKPD yang baru dibentuk.
Di Pemprov Sulsel misalnya. Ada beberapa dinas yang dilebur atau digabungkan. Hal ini membuat beberapa PNS eselon II yang sudah memiliki jabatan, bakal nonjob atau terpaksa turun ke eselon III.
Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) misalnya, yang akan bergabung dengan DInas pertanian dan Badan Ketahanan Pangan menjadi satu dinas. “Ya, tentu kita harus menerimanya, karena ini aturan UU. Bisa saja turun ke eselon III. Tapi saya berharap Bakorluh berdiri sebagai UPTD,” kata Kepala Bakorluh Sulsel, Firdaus Hasan.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang menegaskan pihaknya akan memperjuangkan seluruh pejabat untuk tetap mendapat jabatan. “Yang jelas saya tidak mau ada yang tidak dapat jabatan. Kita akan atur,” janjinya.
Di tempat terpisah, DPRD Sulsel juga mulai menggenjot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Koordinator Badan Anggaran (Banggar), Hoist Bachtiar mengatakan telah melakukan konsultasi ke Kemendagri.
”Kita konsultasikan, apakah dewan dapat melakukan pembahasan sambil menunggu persetujuan dari pusat. Kemendagri menjawab bisa. Hari Jumat (pekan lalu) kita sudah mendapat kabar dari Kemendagri bahwa sudah ada persetujuan terkait OPD. Sehingga dalam rapat paripurna DPRD Sulsel disampaikan kepada para anggota dewan agar segera ditindaklanjuti dengan pembahasan di tingkat komisi,” ujar Hoist, Minggu (4/12).
Selanjutnya, agenda dewan adalah pembahasan RAPBD pokok 2017 difokuskan di tingkat komisi-komisi. “Sekarang sudah masuk pada pembahasan di komisi-komisi terkait RAPBD,” jelas legislator Golkar Sulsel empat periode ini. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top