Berita Kota Makassar | Dewan Serahkan Indikator Pejabat
Metro

Dewan Serahkan Indikator Pejabat

KEINGINAN Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan melantik pejabat eselon II sebelum masuk penggunaan anggaran tahun 2017 mendatang ditanggapi anggota DPRD Kota Makassar.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, Abdul Wahab Tahir mengatakan, wali kota sebelum melantik pejabatnya akan meminta pertimbangan ke empat komisi di DPRD Makassar. Pertimbangan tersebut terkait pejabat yang dinilai mampu untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan.
Meski wali kota meminta pertimbangan ke dewan, jelas Wahab, bukan berarti kewenangan penuh wali kota mengangkat dan mengganti pejabatnya hilang. “Kewenangan penuh itu ada di tangan Pak Wali sendiri, hanya saja karena komisi diminta untuk memberikan pertimbangan maka kemarin 3 Desember kami telah menyampaikan rekomendasi komisi A ke wali kota,” tuturnya.
Ada dua hal yang menjadi rekomendasi Komisi A untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan pejabat baru di kabinet Danny. Yang pertama, disebutkan legislator Fraksi Golkar itu adalah kepala SKPD yang baru haruslah aparat yang mampu merespon cepat perintah wali kota.
“Kita lihat ada beberapa pejabat yang sekarang sangat lamban merespon ataupun arahan pak wali, bahkan beberapa program tidak mampu dijalankan,” terangnya.
Sementara itu untuk Komisi D DPRD Makassar melalui Ketua Komisi, Muzakkir Ali Jamil menyebutkan ada tiga standar tolak ukur yang nantinya bakal direkomendasikan kepada wali kota perihal penentuan pejabat khusus yang menjadi mitra kerja komisi D.
Standar pertama menurut Muda sapaannya yakni pimpinan SKPD harus memahami rencana strategis pemerintah yang termuat dalam RPJMD, tujuannya agar pejabat tersebut tidak salah arah melaksanakan program kerjanya. Sehingga bisa diukur. Standar kedua adalah bagaimana pejabat tersebut mampu merespon setiap persoalan yang ada di SKPD masing-masing.
Lanjut legislator Fraksi PKS ini menuturkan, rekomendasi ketiga adalah bagaimana pimpinan SKPD tersebut mampu membangun komunikasi dan interaksi terhadap mitra kerja dalam hal ini komisi yang ada di DPRD Makassar, sebab menurutnya jika pimpinan SKPD tidak mampu membangun komunikasi akan sangat sulit bagi legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Sejauh ini pihaknya sendiri sudah punya cukup data-data dalam mengukur pejabat yang memiliki kriteria itu untuk kemudian dijadikan pertimbangan ke wali kota.
” Kami di DPRD sangat mengapresiasi langkah pak wali untuk memberikan kewenangan kepada komisi untuk memberikan pertimbangan. Artinya pak wali sangat menghargai fungsi dan kerja-kerja komisi di DPRD ini adalah langkah baru,” tutupnya. (ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top