Penerimaan PAD Non Pajak Masih Minim – Berita Kota Makassar
Headline

Penerimaan PAD Non Pajak Masih Minim

IST MATERI-Pembicara dari Kementerian Keuangan menyampaikan materinya pada Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingkup Pemprov Sulsel di Hotel Remcy Makassar.

MAKASSAR, BKM — Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) non pajak hingga saat ini masih minim. Yang mendominasi masih penerimaan bersumber dari pajak daerah. Kontribusinya rerata sebesar 90 persen. Retribusi sebesar 3 persen.
Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2 persen. Lain-lain pendapatan 5 persen.
”Masih minimnya penerimaan yang bersumber dari PAD non pajak ini, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah,” kata Sekretaris Provinsi Sulsel, H Abdul Latief diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, A Hasdullah saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingkup Pemprov Sulsel di Hotel Remcy Makassar, Rabu (23/11).
Dijelaskan, ada sejumlah permasalahan dalam pengelolaan retribusi daerah. Seperti kurangnya kemampuan SDM pengelola retribusi. Minimnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan retribusi. Kurang efektifnya pengawasan. Termasuk masih tingginya potensi kebocoran retribusi.
”Persoalan ini seperti menjadi masalah laten yang terus menerus menghambat optimalnya pengelolaan retribusi daerah,” tambahnya.
Dihadapan sekitar 100 peserta bimtek, disampaikan bahwa problematika pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks di tahun 2017. Menyusul adanya pelimpahan kewenangan urusan kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Seperti urusan SMA dan SMK, urusan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta sebagian urusan perhubungan.
Terjadi peningkatan jumlah pegawai Pemprov Sulsel, dari sekitar 10 ribu orang menjadi 17.500 orang. Sedangkan Dana Alokasi umum (DAU) tahun 2017 hanya meningkat sebesar 62 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kemampuan pembiayaan belanja pembangunan, tersedot untuk membayar belanja pegawai.
Tak sampai di situ saja. Pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi juga menimbulkan persoalan pada pembiayaan bagi guru honorer yang selama ini dibiayai APBD kabupaten/kota.
”Bimtek ini juga menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD, dalam rangka membentuk aparat pemungut pajak dan retribusi daeah yang handal, jujur, inovatif, dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi,” jelasnya.
Saat ini PAD Sulsel memberi kontribusi rata-rata 54 persen per tahun. Meski, dalam dua tahun terakhir kontribusi tersebut berkurang akibat meningkatnya jumlah dana transfer yang diterima. Khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
Namun, jumlah yang besar tersebut tidak dapat digunakan sesuai diskresi pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. Karena sebagian besar diperuntukkan bagi alokasi gaji pegawai dan dana BOS yang masih harus ditransfer lagi ke rekening sekolah-sekolah di kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pelaksanaan bimtek ini menghadirkan pembicara dari Kementrian Keuangan. Diantaranya Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Lisbon Sirait dan Kasi Pelaksanaan Bimtek 1 Ditjen Perimbangan Keuangan, Tohjaya.
Kepala Bidang Retribusi dan PDL Dispenda Sulsel, Moh Hasan mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah kongkrit untuk peningkatan kinerja aparat pemerintahan daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat. Tujuannya, adalah untuk peningkatan kemampuan aparatur pengelola pendapatan terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah. (*/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top