Bawaslu Desak KPU Lakukan Perbaikan Data DPS – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Bawaslu Desak KPU Lakukan Perbaikan Data DPS

BKM/ALALUDDIN DATA TEMUAN -- Ketua Bawaslu Sulbar, Busriandi saat menyerahkan daftar data temuan pihak Bawaslu Sulbar kepada masing-masing tim Paslon.

MAMUJU, BKM — Bawaslu Sulbar melakukan pertemuan dengan pihak LO para calon gubernur Sulbar. Dalam kegiatan yang dibuka langsung Ketua Bawaslu Sulbar, Busriandi, di kantor Bawaslu Sulbar, Kamis (1/12), disebutkan, hasil pencermatan yang dilaksanakan Bawaslu, sebanyak 17.939 yang dinilai bermasalah.
Dimana, adanya nama ganda yang sama, nama NKK sama, NIK berbeda, dan adanya beberapa NIK yang dimiliki lebih satu orang. Bahkan ada satu NIK dimiliki 30 orang. Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan Ketua Bawaslu Sulbar, Busriandi serta Bagian Penindakan, Muh Yunus, menghadirkan pihak LO para tim Paslon.
Komisi Pencegahan dan Penindakan pada Bawaslu Sulbar, Muh Yunus, menjelaskan, hasil temuan pada pemantauan dan pencermatan terhadap pengawasan pada pelaksanaan Pilkada Gubernur Sulbar, maka pihak Bawaslu tetap komitmen dalam melakukan pencermatan terhadap beberapa daftar pemilih ganda pada DPS. Pihak Bawaslu menemukan adanya beberapa potensi pemilih ganda yang telah ditemukan, maka pihaknya mendesak pihak KPU dapat melakukan perbaikan pada sistem ini,” ujarnya.
Dijelaskan, ini akan sangat berpengaruh ketika KPU kabupaten maupun KPU provinsi Sulbar tidak menyikapinya. Soal adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Bawaslu Sulbar telah merekomendasikan kepada KPU Sulbar soal permasalahan data ganda tersebut. Bahkan ada ditemukan NKK sama di wilayah Mamuju dan wilayah Tasokko, kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
”Pihak Bawaslu Sulbar mendesak KPU kabupaten untuk dapat menindaki pada DPS yang dinilai ada permasalahan. Sehingga dapat dilaksanakan perbaikan. Data akurasinya pada DPT nantinya, akan dilakukan secara baik serta tidak merugikan pada hak pilih orang lain,” katanya
Menurut Yunus, kalau DPT yang terjadi pemilih ganda ini tidak dilakukan perbaikan dalam waktu cepat, maka akan berdampak pada permasalahan DPT nantinya maupun pada wajib pilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya. ”Kami berharap masalah ini bisa ditangani secepatnya sebelum ditetapkan dalam DPT,” ujarnya seraya menambahkan, bersama tiga tim Paslon telah menyepakati untuk dilakukan langkah perbaikan DPS sebelum dilakukan penetapan DPT. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top