Headline

Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Barru Rp17,6 Miliar

IST SERAHKAN BERKAS-Petugas dari Dispenda Sulsel (kiri) menyerahkan berkas materi bimbingan teknis kepada salah seorang peserta Sosialisasi Pajak Daerah di Kabupaten Barru.

BARRU, BKM — Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, H Tautoto Tanaranggina menghadiri Sosialisasi Pajak Daerah di Kabupaten Barru. Kegiatan berlangsung di Gedung Bola Soba’e.
Hadir Kasat Lantas Polres Barru, AKP Dharmawaty, Kanit Regident Samsat Barru, Iptu Cecep Hudaya dan 100-an peserta. Seperti tokoh masyarakat, aparat Pemkab Barru, LSM dan diler kendaraan.
Di depan para peserta, Tautoto menjelaskan, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dijelaskan pula bahwa sistem bagi hasil pajak antara pihak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sudah diatur sedemikian rupa. Bagi hasil pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor misalnya, sebanyak 70 persen merupakan kuota provinsi sedangkan yang 30 persen lainnya menjadi hak kabupaten/ kota. Sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sebanyak 30 persen menjadi bagian pemerintah provinsi. Sedang yang 70 persennya menjadi hak pemerintah kabupaen/ kota.
Sebagai contoh, kata Tautoto, bagi hasil pajak provinsi yang masuk ke Kabupaten Barru periode Januari-September 2016 sudah mencapai Rp17.669.434.436. Itu berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Ia juga menjelaskan sejumlah layanan unggulan Samsat Provinsi Sulsel. Diantaranya, Pelayanan Samsat Standar ISO 9001:2008. Untuk tahun 2015, Samsat Gowa dan Makassar memperoleh predikat pelayanan terbaik di Indonesia.
Dikatakan, pajak antara lain akan dimanfaaatkan untuk mendukung pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta penegakan hukum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.
“APBD yang sebagian besar pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” kata Tautoto.
Kepala UPTD Wilayah Barru Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili KTU UPTD Barru, Andi Fadil Wana menjelaskan jenis-jenis pajak provinsi. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
”Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha,” jelasnya.
Sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kata Andi Fadil Wana, wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
”Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah. Namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak,” terangnya. (rls)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top