Poskominfo Sosialisai Revisi UU ITE – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Poskominfo Sosialisai Revisi UU ITE

SIDRAP, BKM — Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sidrap mensosialisasi ditetapkannya revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh pemerintah pusat, Senin (28/11).
Kabid Pos Komunikasi dan Informatika(Poskominfo) DInas Perhubungan Sidrap, H Labenggae mengatakan, dengan adanya perubahan revisi UU ITE, maka pihaknya akan secepatnya melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan di daerah ini.
“Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang revisi UU ITE dalam penggunaan Media Sosial (Medsos) seperti Facebook dan lainnya, namun terlebih dahulu akan dikoordinasikan kepada para pemangku kepentingan,” kata Labengnga di kantornya, Selasa (29/11).
Menurutnya, UU ITE merupakan produk hukum yang mengatur dan melindungi informasi dan transaksi elektronik di dunia maya. Adapun perubahannya antara lain penambahan ayat baru pada Pasal 40. Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang.
Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika ada situs berita resmi yang dianggap melanggar UU tersebut, penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers.
Apabila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media, pemerintah bisa langsung memblokirnya.
Perubahan ketiga, menyangkut tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.
UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.
Perubahan menyangkut pemotongan masa hukuman dan denda. Ancaman hukuman penjara diturunkan dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun.
Menurutnya berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.
Hukuman denda berupa uang juga diturunkan. Dari awalnya maksimal Rp 1 miliar, menjadi Rp 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancama pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta. (ady/C)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top